A1news.co.id|Banda Aceh– Betapa terkejutnya beberapa tenaga fasilitator yang selama ini sudah satu tahun enam bulan bekerja pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh mendapat informasi.
Dari salah seorang PPTK pada Dinas Pendidikan Aceh tersebut mengatakan bahwa para tenaga fasilitator yang selama ini sudah bekerja dan mendapatkan sedikit Uang Honor tidak diizinkan lagi untuk masuk kekantor.
Hal ini disampaikan oleh beberapa tenaga fasilitator kepada Sulaiman Datu Ketua Pelaksana Harian DPP-CIC (Dewan Pimpinan Pusat Coruption Investigasi Comitte) di Banda Aceh,03-07-2024.
Menurut Sulaiman Datu bahwa disinilah nampak cara-cara kepemimpinan pada Dinas Pendidikan dilakulan secara Diktator, pada hal selama ini para tenaga fasilitator ini sudah bekerja membatu dan mensapot Dinas Pendidikan Aceh.
DPP-CIC (Dewan Pimpinan Pusat Coruption Investigasi Comitte) meminta kepada Pj Gubernur Aceh dan kepala Dinas Pendidikan Martunis yang baru beberapa bulan dilantik menduduki jabatan kepala Dinas Pendidikan Aceh.
Untuk mempekerjakan kembali para tenaga fasilitator yang selama ini sudah bekerja dengan baik dan sesegera mungkin mengevaluasi dan memberhentikan oknum PPTK pada Dinas Pendidikan tersebut.
Dan seorang oknum tersebut saat itu diberhentikan dari PPTK karena banyak terjadi masalah internal pada Dinas Pendidikan Aceh saat Dinas Pendidikan dipimpin oleh Alhudri, makanya oknum PPTK tersebut di berhentikan.
Sulaiman Datu Ketua Pelaksana Harian DPP-CIC (Dewan Pimpinan Pusat Coruption Investigasi Comitte) mendapat informasi bahwa pada bulan juni 2024 oknum PPTK itu malah di SK kan kembali dan ketika dia mendapat SK sebagai PPTK sepertinya ada niat.
Dan memiliki unsur dendam yang terpendam dan dia yang telah memberhentikan para tenaga fasilitator yang sudah mendata beberapa kegiatan.
Malah mengganti orang-orang baru yang akan dijadikan sebagai tenaga fasilitator, menjadi Pejabat PPTK jangan berpikiran seperti mengelola perusahaan pribadi, kata Sulaiman Datu.
Menurut Sulaiman Datu Ketua Pelaksana Harian DPP-CIC (Dewan Pimpinan Pusat Coruption Investigasi Comitte) mengelola Dinas Pendidikan itu perlu kekompakan tim.
Dan bukan malah saling sikut menyikut untuk menghancurkan proses peningkatan mutu pendidikan bukan kepentingan pribadi yang diutamakan,
Malah oknum PPTK itu tidak berkoordinasi dengan KPA (kuasa pengguna anggaran) dalam hal pengelolaan kegiatan, demikian tutup Sulaiman Datu.
Sampai berita ini ditayangkan,pihak Disdik Provinsi Aceh belum ada komentarnya. (Ar)
