Banda Aceh – Menindak lanjuti dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bea Cukai dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh (Kanwil DJBC) Aceh bersama dengan Kodam Iskandar Muda perkuat sinergi bangun negeri.
Kegiatan penguatan terhadap pegawai di lingkungan Kanwil Bea Cukai Aceh dilaksanakan pada Selasa, 21 Januari 2025, di Kanwil Bea Cukai Aceh.
Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Aceh, Leni Rahmasari, mengatakan, kegiatan sebagai salah satu tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bea Cukai dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) dalam bidang peningkatan sumber daya manusia.
“Kegiatan merupakan tindak lanjut dari PKS antara Bea Cukai dengan TNI AD yang sudah dijalin beberapa tahun sebelumnya. Pada unsur pimpinan, Bea Cukai dan TNI AD telah menyelenggarakan kegiatan serupa, berupa sosialisasi dan monitoring PKS Bea Cukai dengan TNI AD di Kantor Pusat Bea Cukai Jakarta, pada 14 Oktober 2024,” kata Leni Rahmasari melalui Pers Rilis, Kamis (23/01/2025).
Hadir sebagai pemateri pada acara penguatan pegawai di lingkungan Kanwil Bea Cukai Aceh diantaranya: Kol. Inf. Feby Hasudungan Lumban Batu, Staf Ahli Pangdam Iskandar Muda Bidang OMSP dan Hasanuddin Siagian, Wakil komandan Polisi Militer Kodam Iskandar Muda.
Acara juga dihadiri oleh seluruh Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Bea Cukai Aceh, diantaranya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Sabang, Banda Aceh, Meulaboh, Lhokseumawe dan Langsa.
“Kolaborasi dan sinergi sangat penting dilakukan antara Bea Cukai dengan TNI AD serta aparat penegak hukum lainnya. Bea Cukai tentu tidak bisa bekerja sendiri, harus saling support sesuai dengan bidang tugas masing-masing, sehingga tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh negara dapat tercapai dengan baik” terang Leni.
Ruang lingkup PKS Bea Cukai dengan TNI AD meliputi pendampingan tugas dan fungsi bea cukai secara terpadu dalam hal pengelolaan data dan informasi, sosialisasi publikasi, pencegahan pelanggaran hukum di bidang kepabean dan cukai seperti pemberantasan rokok ilegal, kolaborasi perbatasan, penindakan narkotika di laut, penindakan ekspor impor ilegal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Bea Cukai Aceh sebagai instansi vertikal berkomitmen untuk selalu menjaga masyarakat dari masuknya barang-barang ilegal dan berbahaya, serta memberantas tindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai (community protector),” pungkas Leni.
