Kota Langsa – Puluhan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Langsa menggelar aksi demo di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Kota (Pemko) Langsa segera melantik Walikota dan Wakil Walikota Langsa terpilih.
Puluhan massa gelar aksi di jalan depan Kantor DPRK dan Pemko Langsa dengan silih berganti berorasi menyampaikan segala aspirasi pada kedua lembaga legislatif dan eksekutif dengan membakar ban dan melempar telur ke halaman, Kamis (24/04/2025).
Ketua Umum HMI Cabang Langsa, Abdi Maulana, dalam orasi membacakan Agitasi Unjuk Rasa, kami turut berduka cita serta prihatin atas polemik yang terjadi dalam roda organisasi Pemerintahan Kota Langsa yang saat ini, esok dan nanti berdampak imbas pada kemaslahatan masyarakat kota langsa.
“HMI Cabang Langsa menilai Kota Langsa mengalami keredupan serta menuju kegelapan carut-marut persoalan polemik baik di tingkat Eksekutif maupun Legislatif hal itu membludak pasca selesainya pesta demokrasi yang telah dijalani beberapa bulan yang lalu,” ucap Abdi lantang.
Dari kedewasaan, ego sektoral serta tarik-ulur kepentingan pribadi yang sudah di ambang degradasi sehingga sampai detik ini berdampak imbasnya kepada kemaslahatan masyarakat banyak Kota Langsa.
Abdi Maulana menegaskan, sampai detik ini di tingkat Legislatif dari dasar ego dan tanpa kedewasaan serta tarik-ulur kepentingan pribadi yang belum terpuaskan, Legislatif Kota Langsa tidak dapat menjalankan fungsi, peran dan wewenangnya sehingga DPRK Langsa terindikasi sudah berkhianat kepada rakyat dan melanggar janji-janji sumpahnya.
“Dampak konflik internal tersebut mengakibatkan DPRK Langsa kehilangan fungsi dan perannya terkhusus pada controlling serta budgeting terhadap kepentingan masyarakat Kota Langsa bahkan gaji pribadi pun tak mereka terima,” papar Abdi.
Disisi lain Executive (Pemko Langsa) atau oknum pejabat yang sudah tak bermoral terindikasi melihat kesempatan itu sehingga pengambilan kebijakan serta keputusan dapat semena-mena terkhusus pada penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran yang bukan teruntuk kepentingan masyarakat banyak, dikarenakan tanpa controlling dan Budgeting oleh DPRK Langsa yang telah kehilangan fungsi dan perannya.
“HMI menilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) PEMKO Langsa tiap tahunnya sangat jauh dari kata cukup untuk mengakomodir segala bentuk kepentingan rakyat kota langsa khususnya,” imbuhnya.
Salah satu yang HMI Prihatinkan ialah Upah/gaji perangkat di tingkat 66 Desa wilayah kota langsa tertunggak memasuki 4 bulan dan hanya baru direalisasikan 1 bulan.
“Islam mengajarkan untuk membayarkan upah seseorang sebelum keringatnya kering, ini sudah 4 x basah hanya 1 bulan terealisasikan,” jelas Abdi.
Terlepas apapun alasannya seharusnya pemko langsa memformulasikan gagasan untuk memprioritaskan itu, karena sangat berdampak bagi masyarakat kecil khususnya.
“Ironisnya pemko langsa mempertontonkan luka khususnya bagi masyarakat kota langsa dengan mengalokasikan anggaran guna pembelian mobil baru yang mencapai miliaran rupiah,” sesal Abdi kesal.
Di sisi lain Informasi terakhir di kalangan media yang beredar yang disampaikan langsung oleh Ketua DPRK Langsa terdapat 3 Fraksi yang tidak mengirimkan nama-nama untuk pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) guna dapat berjalan maksimalnya fungsi dan peran DPRK itu sendiri.
“Bahkan beliau menyampaikan sudah 2 x disurati, sehingga pembentukan AKD batal dilaksanakan,” ketus Abdi.
Ketua HMI Cabang Langsa menambahkan, 3 Fraksi yang menjadi Dalang penghambat batalnya pembentukan tersebut meliputi
Fraksi PA (Partai Aceh), Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), dan Fraksi Gerhana (Partai Gerindra, Hanura, dan PNA).
Maka oleh sebab itu, HMI Cabang Langsa turun kejalan dan membawa tuntutan sebagai berikut;
1. Mengecam PEMKO Langsa dengan tanpa negosiasi apapun untuk segera membatalkan rancangan pembelian mobil baru yang memakan biaya miliaran rupiah serta mendesak memprioritaskan penyelesaian pembayaran tunggakan gaji perangkat di 66 desa wilayah kota langsa.
2. Mengecam 3 Fraksi DPRK Langsa Fraksi (PA, PKS, dan GERHANA) untuk bermoral agar segera menyelesaikan AKD guna DPRK Langsa dapat maksimal menjalankan fungsi serta perannya terkhusus dalam mengontrol perjalanan Pemko Langsa demi kepentingan masyarakat banyak serta hal-hal lain demi kelancaran roda organisasi pemerintahan Kota Langsa terkhusus Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Langsa terpilih pada pesta demokrasi yang telah usai.
3. Mendesak Pj Walikota Langsa untuk angkat kaki dari Kota Langsa yang diduga terindikasi terlibat dalam Konspirasi POLEMIK yang terjadi pada roda organisasi pemerintahan Kota Langsa demi meraup keuntungan pribadi maupun segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab.
Usai menyerahkan Agitasi Unjuk Rasa HMI Cabang Langsa yang diterima dan ditandatangani oleh Ketua DPRK Langsa Melvita Sari, didampingi Wakil Ketua I Burhansyah, Wakil Ketua II Noma Khairil, beserta Ketua Fraksi PAN Ngatiman, Ketua Fraksi PA Zulkifli Latif, Ketua Fraksi Langsa Juara Saifullah dan Ketua Fraksi Gerhana Irwanto.
Turut didampingi Anggota DPRK Langsa Susilawati (PAN), Zubir (PAN), Ridwan (PAN), Mukris Jumadi (Golkar), M Bayu Setiawan (Demokrat), Sri Keumala Nurli (Nasdem).
Setelah menyerahkan Agitasi dan diterima serta ditandatangani, seluruh massa membubarkan diri.
