Makassar — a1news.co.id Partai Buruh bersama Aliansi Serikat Pedagang dan PKL Makassar menggelar aksi demonstrasi di Kantor Wali Kota Makassar, Senin (05/01/2026). Mereka menyatakan sikap tegas menolak kebijakan penggusuran dan relokasi pedagang Pasar Pa’baeng-baeng serta PKL di Kota Makassar yang dinilai sepihak, tidak transparan, dan mengancam mata pencaharian rakyat kecil.
Massa aksi menilai pemerintah bertindak terkesan memaksakan kebijakan. Bagi pedagang, kebijakan itu bukan sekadar pemindahan lapak, melainkan ancaman langsung terhadap keberlangsungan hidup keluarga.
Koordinator aksi, Murni, menegaskan bahwa langkah perlawanan ini murni untuk mempertahankan hak berdagang.
“Apa yang kami lakukan murni tuntutan pedagang. Kami hanya menolak digusur tanpa solusi. Jangan diplintir seolah ada kepentingan lain,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Partai Buruh Exco Makassar, Bung Tono, menilai kebijakan penggusuran pedagang sebagai bentuk ketidakadilan. “Penggusuran tanpa dialog dan tanpa jaminan penghidupan adalah tindakan zalim. Negara tidak boleh jadi mesin penindas,” ujarnya lantang.
Sekitar setengah jam berorasi di depan gerbang Balai Kota, perwakilan massa kemudian diterima untuk mediasi oleh Pemerintah Kota Makassar yang diwakili Kepala Badan Kesbangpol, Dr. Ir. Fathur Rahim, ST., MT., IAI.
Namun mediasi ini diharapkan akan lebih mencapai titik terang setelah pertemuan dengan PD Pasar dan kita pasti tetap akan melakukan penegakkan perda, tegas Fathur Rahim.
“Semoga akan menghasilkan keputusan atas tuntutan pedagang serta menyarankan agar persoalan ini dilanjutkan melalui mekanisme di PD Pasar. Ia menyampaikan bahwa pertemuan lanjutan akan digelar bersama PD Pasar pada Selasa, 6 Januari 2026, di Kantor PD Pasar Raya, dan meminta para pedagang agar hadir menyampaikan keberatan dan tuntutannya agar mencapai solusi yang baik secara resmi.
Peserta aksi menghargai penjelasan dari hasil mediasi tersebut, namun para pedagang menilai pemerintah masih terkesan bersembunyi di balik prosedur. “Kami akan ikut mekanisme dan taat aturan, tetapi sikap kami tetap hentikan penggusuran. Kami butuh keputusan nyata, bukan sekadar penerusan laporan,” tegas perwakilan pedagang.
Dalam aksinya, Partai Buruh dan Aliansi Serikat Pedagang serta PKL Makassar menyuarakan sejumlah tuntutan, yakni :
Menolak penggusuran dan relokasi Pasar Pa’baeng-baeng, Membentuk tim audit independen pengelolaan pasar, Copot Direksi PD Pasar Makassar, Menghentikan penggusuran PKL di Kota Makassar, Berantas pungli terhadap pedagang, Menangkap dan mengadili oknum penjual fasilitas umum (fasum) di Pasar Baeng-baeng.
Partai Buruh bersama Aliansi Serikat Pedagang dan PKL Makassar menegaskan akan terus mengawal pertemuan di PD Pasar dan siap melanjutkan aksi apabila tuntutan mereka diabaikan.
“Ini bukan sekadar aksi. Ini perjuangan mempertahankan hak hidup,” tegas mereka **
Gun
