{"id":45639,"date":"2025-09-29T07:06:56","date_gmt":"2025-09-29T07:06:56","guid":{"rendered":"https:\/\/a1news.co.id\/?p=45639"},"modified":"2025-09-29T07:08:22","modified_gmt":"2025-09-29T07:08:22","slug":"45639","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/a1news.co.id\/index.php\/2025\/09\/29\/45639\/","title":{"rendered":"Nasir Djamil Tegas  Tolak Terhadap kebijakan Gubernur Sumut Bobby"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #0000ff;\">A1news.co.id|<span style=\"color: #ff0000;\">Jakarta<\/span><\/span>\u00a0&#8211; Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menegaskan penolakannya terhadap kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang merazia kendaraan berplat Aceh.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Menurutnya, kebijakan itu tidak sejalan dengan prinsip keharmonisan antarwilayah dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201cKebijakan itu harus segera dicabut. STNK adalah produk nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kalau sampai ada diskriminasi hanya karena plat nomor, ini kontra harmoni,\u201d tegas Nasir, Minggu (28\/9\/2025).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Politisi PKS asal Aceh ini juga mempertanyakan komitmen Bobby terhadap persatuan nasional. \u201cKalau masih mengakui Merah Putih sebagai bendera Indonesia, mestinya setiap kebijakan memperkuat persatuan, bukan membatasi gerak masyarakat dari daerah lain,\u201d ujarnya.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nasir menambahkan, pembangunan jalan dibiayai oleh APBN maupun APBD yang semuanya bersumber dari uang rakyat. Karena itu, semua warga berhak menggunakan fasilitas tersebut tanpa diskriminasi.\u201c<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ada uang rakyat di setiap ruas jalan Indonesia. Tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena asal daerah atau administrasi kendaraan,\u201d katanya.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ia juga mendesak Kapolda Sumut dan jajarannya bertindak tegas terhadap siapa pun yang mengganggu ketertiban umum. Menurutnya, gubernur seharusnya melihat persoalan secara jernih dan komprehensif.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Jika ada pelanggaran dalam pengangkutan, mekanisme penindakan sudah diatur dan menjadi kewenangan aparat hukum.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201cPolisi jangan ragu menindak siapa pun, termasuk gubernur, jika kebijakan yang dibuat berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,\u201d tutup Nasir Djamil.(AR)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A1news.co.id|Jakarta\u00a0&#8211; Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menegaskan penolakannya terhadap kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang merazia kendaraan berplat Aceh. &nbsp; Menurutnya, kebijakan itu tidak sejalan dengan prinsip keharmonisan antarwilayah dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal. &nbsp; \u201cKebijakan itu harus segera dicabut. STNK adalah produk nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kalau sampai ada diskriminasi hanya karena plat nomor, ini kontra harmoni,\u201d tegas Nasir, Minggu (28\/9\/2025). &nbsp; Politisi PKS asal Aceh ini juga mempertanyakan komitmen Bobby terhadap persatuan nasional. \u201cKalau masih mengakui Merah Putih sebagai bendera Indonesia, mestinya setiap kebijakan memperkuat persatuan, bukan membatasi gerak masyarakat dari daerah lain,\u201d ujarnya. &nbsp; Nasir menambahkan, pembangunan jalan dibiayai oleh APBN maupun APBD yang semuanya bersumber dari uang rakyat. Karena itu, semua warga berhak menggunakan fasilitas tersebut tanpa diskriminasi.\u201c &nbsp; Ada uang rakyat di setiap ruas jalan Indonesia. Tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena asal daerah atau administrasi kendaraan,\u201d katanya. &nbsp; Ia juga mendesak Kapolda Sumut dan jajarannya bertindak tegas terhadap siapa pun yang mengganggu ketertiban umum. Menurutnya, gubernur seharusnya melihat persoalan secara jernih dan komprehensif. &nbsp; Jika ada pelanggaran dalam pengangkutan, mekanisme penindakan sudah diatur dan menjadi kewenangan aparat hukum. &nbsp; \u201cPolisi jangan ragu menindak siapa pun, termasuk gubernur, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":45640,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-45639","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/a1news.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45639","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/a1news.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/a1news.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/a1news.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/a1news.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=45639"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/a1news.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45639\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":45644,"href":"https:\/\/a1news.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45639\/revisions\/45644"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/a1news.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/45640"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/a1news.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=45639"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/a1news.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=45639"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/a1news.co.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=45639"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}