A1news.co.id|Takengon – Ketua DPRK Aceh Tengah, Fitriana Mugie, pimpin rapat kerja bersama tenaga honorer dari Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, serta tenaga teknis di lingkungan Pemkab setempat.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRK ini turut dihadiri oleh Pj Sekda Aceh Tengah, Erwin Pratama, serta jajaran eksekutif lainnya, termasuk Asisten, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud), dan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Aceh Tengah.
Hadir pula Wakil Ketua I, Hamdan, Wakil Ketua II, Susilawati, serta pihak Komisi A dan Komisi D DPRK Aceh Tengah.
Dalam rapat tersebut, para tenaga honorer menyampaikan keluhan mereka terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta kebijakan sistem kerja paruh waktu yang mereka anggap berpotensi merugikan di masa depan.
“Kami yang sudah sepuluh dan belasan tahun sebagai honorer, sedangkan ada yang masih setahun sudah diangkat menjadi PPPK,” keluh salah satu tenaga honorer yang hadir.
Mereka juga berharap, DPRK dan pihak eksekutif mengkaji ulang tentang kebijakan paruh waktu.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRK Aceh Tengah, Fitriana Mugie, menegaskan, pihaknya memahami keresahan yang dirasakan oleh para honorer.
Ia berharap agar pihak eksekutif dapat mengkaji ulang kebijakan sistem kerja paruh waktu, sehingga para tenaga honorer tidak kehilangan kesempatan di kemudian hari.
“Kami berharap ini menjadi bahan pertimbangan pihak eksekutif. Kami paham bahwa semua mekanisme ini harus sesuai regulasi dan kemampuan keuangan daerah,” ujar Fitriana Mugie dalam pertemuan tersebut.
Ia juga menegaskan, DPRK Aceh Tengah akan terus berupaya menjadi jembatan aspirasi bagi tenaga honorer dan mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada mereka.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa seluruh proses tetap harus mengikuti aturan yang berlaku serta menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Menurut nya, kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada tenaga honorer yang telah lama mengabdi seharusnya menjadi pertimbangan dari pihak eksekutif.
“Sama – sama kita mencari solusi yang nyata dan berkeadilan. Oleh karena itu, kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membahas tuntutan yang bapak dan ibu sampaikan,” kata Politisi Partai Golkar ini.
Ia menyebut, pihaknya tidak ingin hanya menjadi pendengar, namun menjadi bagian dari solusi.
“Kami tidak ingin sekadar memberikan harapan, tetapi juga berusaha agar harapan tersebut bisa diwujudkan.
Karena kami sadar, di tangan bapak dan ibu inilah masa depan pendidikan dan pelayanan masyarakat Aceh Tengah ditentukan,” Ujarnya.
“Terima kasih atas kesabaran dan pengabdian bapak dan ibu sekalian. Kami mendengar, kami memahami, dan kami akan berupaya mencari jalan keluar yang terbaik,” demikian kata Fitriana Mugie.(AB)
