A1news.co.id|Takengon – Keputusan Bupati Aceh Tengah untuk secara langsung terlibat dalam penanganan sampah di daerahnya, di tengah kondisi defisit anggaran yang melanda, memicu tanda tanya besar.
Rahmat, seorang kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Aceh Tengah, menyoroti fenomena ini dengan tajam, mempertanyakan efektivitas dan prioritas kebijakan pemerintah daerah yang dihubungi diluar kota, menyampaikam keprihatiannya terkain fenomena ini.
Menurut Rahmat, langkah bupati yang terlalu fokus pada urusan teknis persampahan, bahkan sampai turun ke lapangan, menunjukkan adanya disfungsi serius di Dinas Kebersihan.
“Ini patut dipertanyakan, ada apa dengan dinas terkait? Apakah mereka tidak mampu bekerja, ataukah ada masalah struktural yang membuat bupati merasa harus turun tangan langsung?” ujarnya.
Rahmat juga menyoroti inkonsistensi prioritas anggaran di tengah defisit. Ia berpendapat bahwa di saat daerah mengalami kesulitan finansial, seharusnya fokus utama adalah pada efisiensi dan penguatan lembaga yang memang memiliki tupoksi di bidang kebersihan.
“Jika dinas kebersihan sudah berjalan efektif dengan program dan anggaran yang jelas, tidak perlu bupati sampai harus turun langsung seperti itu.
Ini seperti mengabaikan fungsi dan tugas pokok yang seharusnya diemban oleh SKPD terkait,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rahmat menduga bahwa keterlibatan langsung bupati dalam penanganan sampah bisa jadi merupakan upaya pencitraan semata, tanpa menyentuh akar masalah.
“Pencitraan itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan sistem dan tata kelola pemerintahan yang seharusnya. Defisit anggaran itu masalah serius yang butuh penanganan komprehensif, bukan sekadar respons sporadis di permukaan,” tegasnya.
Sebagai kader GMNI, Rahmat menyerukan agar pemerintah daerah, khususnya Bupati Aceh Tengah, meninjau ulang prioritas anggaran dan memperkuat kapasitas Dinas Kebersihan.
“Berikan mereka kewenangan, anggaran, dan dukungan penuh untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Alokasikan sumber daya dengan bijak, terutama di tengah defisit ini.
Bupati seharusnya fokus pada kebijakan strategis dan pengawasan, bukan pada pekerjaan teknis yang sudah ada dinasnya,” pungkas Rahmat.(WD)
