A1news.co.id|Redelong – Sejumlah Tenaga honorer di Kabupaten Bener Meriah melakukan aksi mendatangi Gedung DPRK, Senin (25 Agustus 2025).
Mereka menyuarakan kekecewaan terhadap proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai tidak transparan dan merugikan banyak pihak.
Para peserta aksi mengaku telah bekerja bertahun-tahun di berbagai instansi, namun justru digugurkan dalam seleksi PPPK.
Sebaliknya, ada tenaga honorer baru yang bisa lolos. Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan honorer karena masa depan mereka sebagai aparatur negara menjadi tidak jelas.
Koordinator aksi, Udi Syahputra, menegaskan persoalan utama yang dihadapi honorer adalah terhentinya penandatanganan SK sejak tahun 2023.
“Banyak kawan-kawan yang sudah mengabdi sejak 2011, tapi malah dianggap tidak memenuhi syarat. Padahal kesalahan bukan dari mereka,” ujarnya.
Selain itu, kategori R1 dan R2 yang diterapkan dalam seleksi PPPK juga dipersoalkan, menurut mereka, aturan tersebut tidak dijelaskan secara rinci sehingga menimbulkan dugaan adanya perlakuan tidak adil.
Maulana Dewi, salah seorang tenaga honorer, mengatakan regulasi itu hanya memperkeruh suasana. “Kami tidak menolak aturan, tapi aturannya harus jelas dan transparan. Jangan sampai ada tebang pilih,” tegasnya.
Dalam pertemuan dengan anggota DPRK, perwakilan honorer menyampaikan bahwa sekitar 178 orang terdampak langsung dari kebijakan ini.
Mereka meminta dewan menggunakan kewenangannya untuk memanggil pihak eksekutif dan dinas terkait guna memberikan solusi.
Aksi yang berlangsung di ruang rapat DPRK itu berjalan tertib, namun penuh emosi. Beberapa tenaga honorer tampak menitikkan air mata saat menyampaikan nasib mereka yang belum mendapatkan kepastian.Mereka berharap perjuangan panjang ini tidak berakhir hanya dengan janji-janji politik.
DPRK Bener Meriah merespons dengan menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi tersebut.
Pihak dewan berkomitmen untuk memanggil instansi terkait agar tidak ada lagi tenaga honorer yang merasa dianaktirikan dalam proses seleksi aparatur negara.
Para honorer menegaskan, aksi ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka. Jika tuntutan tidak segera di respons, mereka akan kembali turun ke jalan untuk mencari keadilan. “Kami hanya ingin kepastian, agar pengabdian kami tidak sia-sia,” tutup Udi Syahputra.(DA)
