A1news.co.id|Jakarta– Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Committeee (DPP-CIC) salah satu Lembaga pamerhati yang bergerak dibidang pemberantasan tindak pidana Korupsi meminta pihak penegak hukum untuk segera melakukan penyidikan terkait adanya dugaan Korupsi pada kegiatan yang telah di Alokasi kan melalui APBK Aceh Tenggara Tahun anggaran 2023 pada Dinas Perdagangan Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tenggara.
DPP – CIC menilai, “sepertinya ada oknum pihak penegak hukum diam” atas prilaku oknum-oknum Pejabat yang berada pada dinas Disprindag. Dan “diduga/Terkesan membiarkan para oknum/ pejabat tersebut memperkaya diri/Golongan, untuk menggerogoti,Uang Rakyat/Negara”.
Menangapi hal diatas. Ketua Umum DPP CIC Raden Bambang,SS menegaskan, ” untuk hal upaya pemberantasan korupsi, seyogyanya bukan saja tanggung jawab para penegak hukum, hal tersebut juga telah menjadi tanggung jawab kita/ semua elemen masyarakat. Untuk melakukan sesi kontrol/upaya pemberantasan korupsi dimanapun adanya dibelahan Nusantara ini. Ucapnya mantap.
Selanjutnya Ketum CIC pada kesempatan itu, meminta/mendorong agar Aparat Penegak Hukum (APH) lebih serius dalam hal penanganan proses hukum,dan berlaku adil. Jangan sampai terkesan tebang pilih dalam menangani kasus,dan jangan diberi ruang, bagi para pelaku tindak pidana koruptif, ‘siapapun oknumnya tanpa pandang bulu”,dan Raden Bambang juga mengingat APH agar senantiasa mengedepankan azas praduga tak bersalah, serta harus membela keadilan hukum, sebagai wujud,demi penyelamatan keuangan Negara, “tegas
R. Bamabang. SS kepada awak media Selasa (30/04/2024) di salah satu pondok kuliner dibilangan Jakarta Selatan.
Raden Bambang SS menambahkan,Jangan terkesan selalu melindungi oknum pejabat Nakal. Segala dugaan wajib di tindak lanjuti, apalagi hal tersebut menyangkut uang rakyat/Negara. Ucap disalah satu pondok kuliner dibilangan Jakarta Selatan.
Selain Anggaran Pada dinas perindag Agara. Ada berbagai item mata anggaran yang terdapat pada dinas Pangan Aceh Tenggara. Raden Bambang harapkan untuk dapat di lidik oleh APH. Yang mana dana tersebut bersumber dari APBK Tahun anggaran 2022-2023. Ulasnya.
Ketua Umum CIC Raden Bambang. SS juga mengungkapkan, “Ada pun kegiatan yang patut diduga terindikasi korupsi/ penyimpang dana terjadi pada dinas Disprindag Agara. Dan hal tersebut sangat layak menjadi Skala prioritas untuk ditindak lanjuti oleh pihak KPK,Polri, Kejagung dan khususnya pihak Kejari Kutacane-Aceh Tenggara. Dimana beberapa item anggaran yang terlihat janggal, diantaranya nyakni :
1. Dana-Pelatihan Pembuatan KUE. Rp.98.200.000,- Tahun 2023.
2. Belanja Alat /Bahan untuk kegiatan Kantor Alat Tulis kantor Rp.23.095.000,-
3. Belanja makan dan Minuman Rapat. Rp.9.200.000,-
4. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak. Rp.11.351.000,-
5. Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat. Rp.25.566.000,-
6. Belanja modal kursi rapat pejabat. Rp.29.800.000,-
7. Belanja modal kursi kerja. pejabat. Rp.12.100.000.- Belanja modal Meja Rapat Pejabat. Rp.28.600.000,-
8. Belanja Modal Alat Pendingin.Rp. 20.000.000,-
9. Belanja Alat Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak Rp.1.800.000,-
10. Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan lainnya. Rp 43.000.000,-
11. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak. Rp.14.796.000,-
12. Belanja Pakaian Pelatihan Kerja. Rp.37.4.40.000,-
Selanjutnya,
13. Belanja Makanan dan Minuman Rapat. Rp.96.742.000,- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Alat Tulis kantor. Rp.6.296.000,-
14. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor -Supenir/Cendera Mata. Rp.67.500.000,-
15. Belanja Makanan dan Minuman Rapat. Rp.38.000.000,-
16. Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas. Rp.109.500.000,-
17. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan bahan cetak. Rp.29.664.000,-
18. Belanja Makanan dan Minuman Rapat. Rp.52.640.000,-
19. Pengadaan Peralatan Mesin Jahit. Rp.150.000.000,-
20. Pengadaan Peralatan Tukang. Rp.90.000.000,-
21. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan bagunan lain nya (Kewajiban 2022) Rp.297.337.000,-
22. Belanja Pemeliharaan Alat bengkel,Alat ukur,Alat Bengkel Tak Bermesin,dan Peralatan Tukang Besi. Rp.35.000.000,-
23. Belanja Bahan-bahan Baku. Rp.23.000.000,-
24. Belanja Alat/Bahan Untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor. Rp.34.676.000,-
25. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak. Rp.14.054.000,-
26. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor perlengkapan Dinas. Rp.33.500.000,-
27. Belanja Makanan dan Minuman Rapat. Rp23.750.000,-
28. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor Alat Tulis kantor. Rp.4.549.000,-
29. Belanja Makanan dan Minuman Rapat. Rp.20.000.000,-
30. Pakaian Dinas Lapangan. Rp.14.100.000,-
31. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor -Alat Tulis kantor serta
32. Belanja makanan dan minuman rapat. Rp.9.200.000,-
33. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Bahan Cetak. Rp.11.351.000,-
34. Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat. Rp.25.566.000,-
35. Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat. Rp.29.800.000,-
36. Belanja Modal Kursi kerja pejabat. Rp.12.100.000,-
37. Belanja barang untuk di jual/Di serahkan kepada Masyarakat Rp.962.090.000,-
38. Belanja Sewa Bangunan Terbuka. Rp.12.500.000,-
39. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah. Rp.50.000.000,-
40. Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Rp.58.440.000,-
41. Pemeliharaan Gedung kantor. Rp.20.000.000,-
42. Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat. Rp.17.500.000,-
43. Belanja Perjalanan Dinas biasa. Rp.11.133.000,-
44. Belanja Barang untuk di jual/Di serahkan pada masyarakat. Rp.90.200.000,-
45. Belanja Sewa Barang kerajinan. Rp.40.000.000,-
46. Belanja Pakaian Adat Daerah. Rp.26.000.000,-
47. Belanja Sewa Bangunan Terbuka. Rp.243.000.000,-
48. Belanja Perjalanan Dinas biasa. Rp.282.000.000,- “pungkas Raden Bambang mengakhiri. (AR)
