A1news.co.id|Aceh Singkil– Kejaksaan Negeri Aceh Singkil melaksanakan penanda tanganan MOU pendampingan dan pengawalan dana Desa tahun 2024 di aula kejaksaan Aceh Singkil di jalan Singkil – Rimo kecamatan Singkil Utara .
Penjabat (Pj) Bupati Aceh Singkil, Drs. Azmi M.AP, dalam sambutan nya menegaskan, “Seluruh kepala Desa menggunakan anggaran desa harus tepat sasaran, tujuan nya untuk menumbuhkan ekonomi di Desa masing masing” sebut nya, 8/5/2024.
Ditambahkan nya, Menjaga ketahanan pangan dan menekan angka inflasi. Dana desa juga harus tepat guna, kemudian bisa mendongkrak Desa- Desa di Aceh Singkil agar bisa berpacu lebih maju, yang tersebar di 116 Desa pada 11 Kecamatan agar dapat berubah,dari desa paling miskin perlahan namun pasti bisa setara dengan kabupaten kota lain nya yang ada di Indonesia dan khusus nya Provinsi Aceh, ungkap Pj Bupati.
Menyikapi hal itu Kajari Aceh Singkil Munandar SH, MH mengatakan,”Kami selalu siap memberikan pendampingan dan pengawalan agar semua kepala Desa dapat bekerja sebagai mana yang di harapkan seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Singkil “.
Jangan kita terlena dengan perencanaan yang tidak matang,sehingga dana desa bisa saja tidak tepat sasaran,dan bahkan bisa membawa para kepala Desa tersandung hukum, kalau saja ada di antara kepala Desa menyalahgunakan anggaran dana desa tersebut,ujarnya.
Selain itu kepala Dinas PMK Azwir SH pada ajakan nya mengingatkan,agar Desa dalam hal ini baik kepala Desa atau perangkat nya,bisa menyusun anggaran dana Desa kita di Aceh Singkil agar manfaatnya di rasakan oleh warga, pungkasnya .
Menyahuti hal tersebut salah seorang kepala Desa yang berhadir mengatakan, langkah ini cukup bagus di laksanakan,namun tentu perlu sosialisasi terlebih dahulu dari instansi terkait, agar dana Desa yang di titip negara terhadap Desa Aceh Singkil ,dapat tepat sasaran,dan berguna bagi masyarakat.
Tanggapan warga dari kecamatan Gunung Meriah bernama Anto mengatakan,”Mudah- mudahan dana Desa bisa berguna bagi masyarakat, kami meminta kepada Pj Bupati Aceh Singkil , DPMK, dan Inspektorat,
Jika ada kepala Desa yang khilaf ataupun salah menggunakan dan mengelola dana Desa bisa di lakukan pencegahan tanpa meniadakan penegakan supremasi hukum”, pinta warga tersebut. (Irfan)
