A1news.co.id|Aceh – Dengan berakhirnya jabatan Bintang – Salmaza pada 14/5/2024, hari ini Kamis, 16 Mei 2024 pukul 16.30 WIB Azhari, S.Ag., M.Si yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Aceh akan dilantik menjadi Penjabat ( Pj ) Walikota Subulussalam oleh Pj. Gubernur Aceh Bustami Hamzah bertempat di Anjong Mon Mata Banda Aceh pada Kamis,16/5/2024 kemarin.
Kami DPD LSM Pendidikan Noorwangsanegara Mengucapkan “Selamat & Sukses Atas Dilantiknya AZHARI, S.Ag.,M.Si Sebagai Pj. Walikota Subulussalam”, Semoga Amanah dalam Menjalankan Tugas, ucap Sabirin Siahaan Ketua DPD Aceh.
Hari ini Jum’at ada 2 (dua) Stetmen Azhari Pj. Walikota muncul di publis 2 media online, ” Pertama, menindak tegas pelaku perambahan hutan yang merusak lingkungan.
Kedua akan mengkaji ulang terkait honorarium tenaga honorer dan seluruh utang proyek di Tahun Anggaran (TA) 2023″. Kami harap stetmen ini bukan hanya cerita kosong tanpa bukti, kata Sabirin Siahaan
Banyak hal sebenarnya tugas atau persoalan yang menanti Pj. Walikota, bukan hanya tentang Perambahan hutan dan Honor serta Hutang proyek tapi masih banyak persoalan lain yang akan ditemui,
Dan kami harap sebagai Kepala daerah tidak Elergi dengan Kritikan dan Desakan dari semua Elemen Masyarakat, Ormas, LSM, dan Pers, karena momen ini sudah lama di Nanti-nantikan oleh semua pihak, katanya pula
Selamat datang di Kota Subulussalam, kami dari LSM siap membantu dan mengkawal setiap kebijakan sampai terpilihnya kembali Walikota defenitif, Selamat bertugas, tutupnya, Pj Bupati akan memberantas mafia tanah,
Menurut kami bukan mafia tanah saja yang diberantas mulai dari tenaga honorer yang tidak dibayar intensif dokter, difisit yang fantastis, dan juga honor perangkat desa 8 bulan, begitu juga dari pihak rekanan yang tidak biyar kegiatan pekerjaan,
Dan juga menjadi evaluasi pj.walikota.terkait banyak titipan Pj Kepala Desa sehingga pekerjaan didesa tidak maksimal lagi akibat tekanan oknum tertentu,
Dan berapa hari yang lalu pemko Subulussalam dihebohkan terkait pemilihan Badan permusawarahan kampong(BPK) yang banyak masalah akibat banyak titipan sehingga menimbulkan ketidak harmonisan didesa. Tutup Sabirin.(RAMONA)
