Kami Sebagai Pilar ke 4 Demokrasi Tolak Revisi UU Penyiarn
A1news co.id|Langsa,3/6/2024)
Solidaritas Wartawan Kota Langsa lakukan Demontrasi Aksi Damai dengan dikawal ketat Pihak Kepolisian Polres Langsa didepan Gedung Kantor DPRK Langsa
Kota Langsa – Solidaritas Wartawan Kota Langsa yang tergabung dari berbagai Organisasi Pers menolak pasal-pasal bermasalah dalam Draf Revisi Undang-Undang Penyiaran dengan melakukan Aksi Demontrasi didepan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) setempat, Senin (03/6/2024).
Aksi Damai dengan Koordinator Mufti Ryansyah, diikuti oleh puluhan Wartawan/Insan Media yang tergabung dari lintas organisasi pers seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Ikatan Wartawan Online (IWO), Persatuan Wartawan Langsa (Perwal), Pers Merdeka (PM), dan penggiat media sosial (Medsos) di Kota Langsa.
Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, Koordinator Aksi Damai, Mufti Ryansyah menyebutkan RUU tersebut telah mengancam kebebasan pers dalam menyajikan karya jurnalistik terutama dalam liputan investigasi.
“RUU Penyiaran hasil kerja Banleg DPR RI mengancam kebebasan pers dan meredupkan kehidupan demokrasi. Dimana, liputan investigasi merupakan ruh insan pers dalam menyajikan karya jurnalistik secara mendalam,” ucap Ryan.
Lanjutnya, dalam draft RUU penyiaran pasal 8A huruf q, pasal 50B huruf c dan pasal 42 ayat 2 dianggap kewenangan yang diberikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengatur konten media sangat berlebihan dan tumpang tindih dengan UU 40 tentang pers.
“Menyebabkan super body nya KPI yang dapat mengarah pada penyensoran dan pembungkaman kritik terhadap pemerintah dan pihak-pihak berkepentingan,” terang Ryan.
Selanjutnya, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (Kota Langsa) Mustafa Rani menyampaikan, aksi ini merupakan bentuk penolakan dari pasal-pasal bermasalah dalam revisi UU Penyiaran meliputi ancaman kebebasan pers lewat larangan jurnalisme investigasi dan ambil alih wewenang Dewan Pers oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) (Pasal 42 dan Pasal 50 B ayat 20).
“Hal ini akan mengancam kebebasan pers serta konten kreator maupun lembaga penyiaran dalam mengunggah konten informasi baik di internet maupun offline,” kata Mustafa Rani.
Maka dari itu, lanjutnya, Solidaritas Wartawan Kota Langsa secara tegas menolak pasal bermasalah dalam revisi Undang-Undang Penyiaran dan meminta DPR RI harus melibatkan organisasi pers, akademisi, dan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.
“Kita meminta pemerintah tidak mengangkangi semangat reformasi dengan melemahkan kerja-kerja pers melalui kebijakan yang mengekang kemerdekaan pers,” tegasnya.
Terakhir, Ketua PWI Kota Langsa, Putra Zulfirman, juga ikut menyampaikan orasinya dan memaparkan isi Petisi Aksi Damai solidaritas Wartawan Kota Langsa dengan tegas menolak draf Revisi RUU penyiaran.
“Kami solidaritas wartawan Kota Langsa dengan ini meminta kepada DPR RI harus melibatkan organisasi pers, akademisi dan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi,” ungkapnya.
Kemudian pemerintah tidak mengangkangi semangat reformasi dengan melemahkan kerja-kerja pers melalui kebijakan yang mengekang kemerdekaan pers, investigasi merupakan ruhnya sebuah pemberitaan dalam hal membuka tabir gelap.
“Kami minta DPRK mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Penyiaran dan mengirimkan pernyataan tersebut ke DPR RI, karena ironisnya ada pasal karet didalamnya”, pintanya.
Lanjutnya, andaikan kami bisa menyampaikan aspirasi ke dewan untuk menyampaikan ke Jakarta maka kami antrakam langsung, namun karena kami tidak punya SPPD ke Jakarta, Pungkas nya.
