A1news.co.id|Takengon – Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, melalui Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Kabag Prokopim) Rahmat Hidayat, S.STP, M.Si, menyatakan bahwa biaya pendaftaran sebesar Rp50.000 untuk mengikuti Fun Run 5K dalam rangka HUT Kota Takengon ke-448 bertujuan untuk mendukung operasional dan kebutuhan penyelenggaraan acara.
Namun, pernyataan tersebut patut dipertanyakan, mengingat kebijakan ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan kondisi ekonomi masyarakat Aceh Tengah yang mayoritas masih bergulat dengan kesulitan finansial.
Sebagai organisasi mahasiswa yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melihat bahwa biaya pendaftaran yang ditetapkan bukanlah hal yang dapat dianggap “terjangkau” bagi semua kalangan.
Untuk sebagian masyarakat yang tidak mampu, Rp50.000 bisa saja menjadi beban, bahkan lebih bernilai jika digunakan untuk kebutuhan dasar sehari-hari, seperti membeli gas elpiji 3 kg yang kini langka di pasar.
Alih-alih memberikan ruang bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi, biaya pendaftaran ini justru menjadi pembatas yang menciptakan kesenjangan.
Bukan hanya itu, klaim bahwa biaya pendaftaran digunakan untuk pengadaan kaos, medali, sertifikat, dan hadiah menarik bagi peserta pun patut dipertanyakan.
Apakah manfaat yang dimaksud benar-benar dirasakan oleh mayoritas peserta, atau hanya segelintir orang yang memiliki kemampuan finansial untuk membayar biaya tersebut?
Bukankah, jika benar pemerintah ingin memastikan acara ini berjalan lancar dan memberi pengalaman terbaik bagi seluruh peserta, maka penyediaan fasilitas tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai bentuk pelayanan publik, bukan dibebankan pada peserta?
Lebih jauh lagi, penyelenggaraan acara Fun Run 5K yang bertujuan untuk mempromosikan sport tourism dan meningkatkan perekonomian daerah perlu diimbangi dengan kebijakan yang inklusif dan berpihak pada semua lapisan masyarakat.
Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada keuntungan semata, sementara masyarakat yang kurang mampu justru terpinggirkan dari kesempatan untuk ikut merayakan HUT Kota Takengon.
Mengapa biaya pendaftaran yang seharusnya dibebankan kepada penyelenggara, malah dibebankan kepada peserta?
HMI menilai, acara besar seperti ini seharusnya bisa dilaksanakan dengan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Pemerintah harus mampu menyediakan akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kemampuan finansial.
Alih-alih membebani masyarakat, seharusnya pemerintah dapat menggandeng pihak swasta atau lembaga lain untuk mendanai kebutuhan acara ini tanpa melibatkan biaya pendaftaran yang tinggi bagi peserta.
Kami menyerukan agar Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengevaluasi kembali kebijakan biaya pendaftaran Fun Run 5K tersebut dan memberikan ruang lebih bagi masyarakat yang kurang mampu untuk turut berpartisipasi tanpa beban finansial.
Sebuah perayaan haruslah mampu mempererat kebersamaan, bukan malah memperlebar jurang pemisah di antara sesama.
Mari bersama-sama menjaga semangat gotong royong dan saling mendukung demi kemajuan dan kebahagiaan bersama.(AB)
