A1news.co.id|Aceh Utara – Miris sekali nasib warga miskin dan anak yatim di dusun Seupeng yang sedang mencari keadilan sudah puluhan tahun memegang KTP (Kartu Tanda Penduduk) Desa Rayeuk Naleung, Sekarang mereka malah di fitnah ingin merampas Dana Desa Rayeuk Naleung. 10/03/2025
Fakir miskin, anak yatim, serta janda-janda yang selama ini tinggal di Dusun Seupeng, Desa Rayeuk Naleung mereka mencari keadilan dan kepastian sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia.
Mereka malah di duga di fitnah oleh aparatur Desa yang mengakui dirinya sebagai Tokoh masyarakat Desa setempat.
Fitnah keji yang di duga telah di sebarkan melalui media onlen tersebut seakan-akan membuktikan bahwa keadilan tidak berpihak kepada anak yatim dan fakir miskin, para fikir miskin dan anak yatim merasa terintimidasi dan trauma atas pemberitaan tersebut.
Mereka yang sedang mencari keadilan dan kepastian hukum akan status mereka malah di fitnah ingin merampas dana Desa, padahal bertahun tahun mereka tidak pernah merasakannya yang namanya dana Desa tersebut.
Masyarakat dusun Seupeng sudah pasrah kalau pun mesti kalah dan keadilan tidak berpihak pada mereka yang lemah, karena mereka menilai.
Kezaliman yang menimpa mereka di duga di dukung oleh oknum-oknum yang gampang di beli untuk menggiring opini dan penyesatan-penyesatan yang sangat luar biasa.
Tuduhan Masyarakat Dusun Seupeng Ingin Merampas Dana Desa Rayeuk Naleung.
Tidak pernah ada tuntutan dari dusun Seupeng untuk meminta dana desa Rayeuk Naleung, mereka hanya menuntut hak mereka, hak asasi sebagai manusia, jika tidak ada hak maka mereka tidak menuntut, mereka tercatat sebagai warga desa Rayeuk Naleung yang sah.
Jika mau berbicara dana, publik bisa menilai dengan datang ke Dusun Seupeng di Desa yang sama, meski tanpa bantuan pembangunan dari dana Desa, pembangunannya sangat jauh beda dengan apa yang ada di Desa induk Rayeuk Naleung.
Warga di sana dengan swadaya mampu mendirikan Mesjid yang sangat megah, mencari bantuan lain, supaya warga miskin dan anak yatim tinggal di rumah yang layak huni, membangun infrastruktur lain melalui program Pemerintah Pusat maupun Daerah.
Hal ini di lakukan oleh masyarakat dan tokoh-tokoh yang ada di Dusun Seupeng dan berhasil, ini adalah prestasi tapi malah di tuduh sebagai pelanggaran oleh oknum-oknum keji yang tidak berprikemanusiaan.
Hal ini tentu sangat jauh berbeda dengan Desa induk Rayeuk Naleung, yang bertahun-tahun menerima dana Desa milyar lebih, kemana dana itu di salurkan, pembangunan apa yang telah mereka lakukan.
Isu sara antara Seupeng dan Rayeuk Naleung ini di duga sengaja di kembangkan hanya untuk memuluskan perbuatan curang para oknum-oknum Pemerintahan Desa Rayeuk Naleung yang korup.
Masyarakat Rayeuk Naleung dan Seupeng ini berkeluarga. Meraka keluarga besar dan masih berhubungan dekat, tapi hanya karena nafsu segelintir oknum aparatur desa yang di duga ingin menguasai dana desa untuk kepentingan pribadi sehingga isu sara ini di kembangkan dan terus di besar-besarkan.
Aksi yang di duga propaganda dan perpecahan demi perpecahan antar sesama ini terus di kampanyekan oleh oknum aparatur desa Rayeuk Naleung yang di duga menyamar sebagai tokoh masyarakat.
Di mana di salah satu media online mereka malah makin berani menyebutkan leluhur dari Seupeng, dengan judul pemberitaan, “Ego Leluhur Seupeng, Desa Non-status Minta Jatah dari Induk Tanpa Legalitas Yang Sah”. Ini adalah penghasutan yang sangat luar biasa hingga membawa nama leluhur sesuatu Ras atau golongan.
Warga yang menemui penulis sangat kecewa dengan penyebutan leluhur mereka di media online, “orang sudah meninggal kenapa di ungkit-ungkit lagi”, mereka berharap apara penegak hukum bisa mengambil tindakan.
Atas unsur sara yang telah di lakukan oleh kedua oknum yang menyamar sebagai tokoh masyarakat padahal mereka adalah Aparatur Desa yang di duga selama ini ikut andil mengotak atik dana Desa Rayeuk Naleung, serta di sinyalir menikmati dan mengambil untungan pribadi dari perpecahan ini.
Masyarakat Rayeuk Naleung dan Dusun Seupeng masih menaruh harapan pada Pemerintah kabupaten Aceh Utara dan DPRK Aceh Utara untuk bisa menegakkan keadilan bagi masyarakat Supeng.
Penulis : Aktifis Sosial
