A1news.co.id|Palembang – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Tahun 2025.
Dalam sambutannya, Herman Deru mendorong para penyuluh untuk terus bekerja dengan semangat dan keikhlasan dalam mendampingi petani.
Ia menilai penyuluh memiliki peran sentral dalam menjaga ketahanan pangan nasional, dilaksanakan di asrama haji Palembang.
“Kita telah mendengar pencerahan luar biasa dari Ketua Umum, bagaimana organisasi ini harus dijalankan dengan sukacita dengan semangat pengabdian yang tulus.
Juga merespons Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 terkait pengangkatan penyuluh pertanian daerah menjadi pegawai yang dibiayai langsung oleh Kementerian Pertanian.
Meski menyambut positif kebijakan tersebut, Herman Deru berharap mekanisme pengendalian tetap berada di daerah, senin (15/07/2025).
“Yang diwawancai oleh awak media Kita paham bagaimana kepala daerah harus berkoordinasi dengan instansi vertikal.
Maka harus ada kejelasan soal penilaian kinerja dan pengendalian penyuluh pertanian, karena daerah yang tahu kondisi lapangan secara langsung.
Ia menyebut profesi penyuluh adalah pekerjaan mulia, apalagi dalam konteks kebijakan Presiden RI yang menegaskan stop impor sejak 2024, sehingga peran penyuluh semakin strategis dalam mendukung swasembada pangan.
“Penyuluh sebagai navigator dalam pertanian. Jika kita sadar bahwa penyuluh adalah navigator, maka kita harus memberi arahan yang baik agar pertanian di Indonesia bisa melaju kencang sesuai dengan apa yang diharapkan.
Dalam kesempatan itu, Herman Deru juga mengusulkan agar Ttim Satu Data Pertanian Pusat dapat bersinergi dengan Perhiptani.
Selain itu, ia mendorong percepatan penerapan Perda Ahli Fungsi Lahan sebagai bagian dari strategi peningkatan produksi.
“Sementara itu, Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian, Dr. Widi Arsanti, menyampaikan bahwa proses pengalihan status 37.811 penyuluh pertanian dari daerah ke pusat hampir rampung, dengan 99 persen data telah dipadankan.
Percepatan swasembada pangan harus didukung dengan pendampingan intensif terhadap petani.
Oleh karena itu, optimalisasi peran penyuluh pertanian menjadi aspek krusial yang terus diperkuat.
“Ia menegaskan, pengalihan ke pusat bertujuan meningkatkan efektivitas koordinasi dan peran penyuluh dalam memperluas akses informasi, penerapan teknologi, serta mendorong peningkatan produktivitas pertanian nasional.
Insentif khusus juga akan diberikan kepada penyuluh pertanian yang berprestasi, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka. Kebijakan insentif ini akan terus dilanjutkan hingga tahun 2026 mendatang.(Ah)
