A1news.co.id|Aceh Singkil – Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil mengadakan rapat pembicaraan terkait pembiayaan ketahanan pangan tingkat Desa di gedung pemuda-pemudi setempat, Jum’at 15/8/2025.
Rapat dibuka diawali kata sambutan kepala desa Yasmi Darliansyah pada forum dihadiri Ketua BPKAM, Wakil Ketua dan jajaran, Perangkat Desa, Pendamping Desa, Penyuluh Pertanian serta pihak BUMDES Kato Basamo.
As, pendamping desa mengatakan BUMDES Desa Pulo Sarok belum berbadan hukum sehingga tidak bisa melaksanakan program MBG yang mengacu pada kebutuhan skala kabupaten, ” ujar nya.
Ia memaparkan, pada kunjungan Inspektorat, agar dilakukan dulu analisis usaha harus dibuat berita acara, namun terdapat kekurangan administrasi yang hanya menampilkan kegiatan Musrenbang dengan mengacu kepada permendes nomor 3 tahun 2016.
Hal itu mengindikasikan banyak nya temuan didesa lain nya di Aceh Singkil tentang dana desa ke ketahanan pangan secara global karena adanya kegiatan fiktif! , ujar nya.
Tambahnya, harus dibuat nya RPJM yang ditujukan untuk rencana ketahanan pangan hingga di tahun 2026.
Diharapkan kedepan ketahananan bisa diusulkan dari awal. ” kata Arif pendamping desa lainnya.
Kemudian pihak BUMDES ‘ Kato Basamo ‘ mengajukan proposal akan tetapi tidak diberikan kepada forum, adapun
Jenis usaha yang ditawarkan budidaya ayam petelur, pembesaran sapi,dan budidaya ikan kakap putih.
Namun sejumlah angka-angka yang janggal ditemui pada nilai anggaran yang diajukan sekilas oleh ketua BUMDES , Dayu.
Dimana ditanggapi ketua BPKAM Hawani mengatakan meskipun tahun 2025 BUMDES perdana melaksanakan program ketahanan pangan masih perlu koreksi harga terhadap daftar belanja penggemukan sapi dan dirinya mengakui belum adanya sistem Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang melekat kepada BUMDES.
Hal itu mendapat kritik tajam dari anggota BPKAM, Adi Mandiri mengatakan, mengapa program ketahanan sebelum nya tidak dilanjutkan.
Sementara wakil ketua BPKAM Irfan, menyoroti ketidak transparan nya penggunaan dana ketahanan pangan di tahun sebelumnya, ditambahkan minim nya SDM yang gerakkan hanya mengakibatkan potensi kerugian desa dan terkesan hanya menguntungkan sebagian elit desa.
Mengingat besar nya anggaran ketahanan pangan 2025 yang mencapai 224 juta, Ada apa?
Untuk Itu BPKAM melalui wakil ketua, Irfan mengajak agar program ketahanan pangan yang akan di laksanakan yang hampir di akhir tahun 2025.
Agar dievaluasi kembali terlebih saat ini kegiatan ketahanan pangan mendapat sorotan dari warga Desa.
Seandainya agar dapat membuka lapangan kerja seluas-luas nya dengan selalu mengimplementasikan pada acuan Padat Karya Tunai (PKT) serta dengan nilai satuan yang masuk akal. (Irfan)
