A1news.co.id|Banda Aceh – Abdul Aziz Presiden Mahasiswa Universitas Iskandar Muda (UNIDA), menuntut akuntabilitas serius dan reformasi internal di lembaga legislatif Aceh menyusul dugaan kekerasan yang dilakukan ajudan Ketua DPRA terhadap mahasiswa MAH.
Kasus ini mengungkap persoalan mendalam mengenai budaya kekuasaan yang rawan merendahkan dan meminimalkan penghormatan terhadap aspirasi mahasiswa.
MAH telah melaporkan interpretasi ke Polda Aceh pada 30 September 2025, terkait kejadian di Kompleks DPRA pada 29 Agustus 2025, yang menyebabkan korban mengalami luka fisik dan trauma.
Kejadian ini tidak hanya menimbulkan luka fisik, namun juga menimbulkan kerusakan moral terhadap citra lembaga legislatif yang seharusnya menjadi ruang dialog konstruktif.
Abdul menegaskan, kejadian ini merupakan pertanda serius bagi DPR Aceh untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap etika dan sikap aparat pendukungnya.
“Ini bukan hanya soal seseorang yang berbuat salah, tapi soal bagaimana sistem dan kultur kelembagaan memungkinkan tindakan seperti ini terjadi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Abdul menekankan perlunya transparansi penuh dari kepolisian dalam mengusut kasus ini serta tindakan pro aktif dari Ketua DPRA untuk memperbaiki mekanisme pengawasan terhadap ajudan dan stafnya.
“Reformasi institusi harus segera dilakukan agar kejadian seperti itu tidak terulang, dan mahasiswa bisa merasa aman serta dihargai saat menyampaikan aspirasi,” tambahnya.
Situasi ini juga mengangkat pertanyaan penting tentang perlindungan hak mahasiswa dan peran lembaga legislatif dalam membangun demokrasi yang sehat dan responsif di Aceh.
Hingga kini, penyelidikan oleh Polda Aceh terus berjalan, sementara harapan masyarakat dan mahasiswa tetap tinggi agar keadilan dan perubahan nyata dapat terwujud.(*)
