A1news.co.id|Aceh Singkil – Wakil Bupati Aceh Singkil, Hamzah Sulaiman, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK).
Dalam penyampaiannya, Hamzah menjelaskan bahwa arah pembangunan Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Kabupaten Tahun 2024-2026.
Ia menyebutkan pembangunan difokuskan pada isu-isu strategis baik di tingkat internasional, nasional, maupun provinsi.
Beberapa isu tersebut antara lain Pemilu Serentak 2024, reformasi birokrasi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan dasar, pemulihan ekonomi daerah, peningkatan mutu pendidikan, pelestarian lingkungan hidup, pemenuhan infrastruktur dasar, hingga penanganan masalah sosial.
Hamzah juga memaparkan gambaran umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil tahun 2024. Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp 855,3 miliar atau 98,58 persen dari target Rp 867,6 miliar.
Sedangkan realisasi belanja daerah mencapai Rp 876,6 miliar atau 96,53 persen dari anggaran Rp 908,1 miliar. Pembiayaan netto tercapai Rp 53,7 miliar, melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp 40,4 miliar. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2024 sebesar Rp 32,4 miliar.
Nilai aset tetap pemerintah pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp 1,319 triliun, menurun dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp 1,347 triliun.
Dalam laporan kinerja, Hamzah menyebut bahwa sebagian besar program pembangunan telah berjalan baik sesuai target Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil (RPKAS) Tahun 2023-2026, meskipun masih ada beberapa target program yang belum tercapai secara maksimal.
Ia menuturkan beberapa capaian strategis, antara lain peningkatan indeks inovasi daerah dari 38,04 pada tahun 2023 menjadi 51,11 pada tahun 2024 dengan predikat “Inovatif.”
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik mencapai 90,91 dengan kategori “Sangat Tinggi.”
Kualitas dan akses pendidikan rata-rata mencapai 85,56 persen, dan dari 166 SD dan SMP, terdapat 102 sekolah berakreditasi A dan B.
Pelaksanaan keistimewaan Aceh dalam bidang syariat Islam menunjukkan pencapaian sebesar 88,23 persen dari target, sedangkan pelayanan kesehatan dasar masih tergolong kurang dengan capaian rata-rata hanya 58,46 persen.
Namun, pelayanan rujukan menunjukkan hasil memuaskan dengan capaian rata-rata 97,10 persen. Akses terhadap air minum layak juga mendekati target dengan capaian 99,04 persen.
Di bidang ekonomi, pasar yang berada dalam kondisi baik tercatat sebanyak 19 unit. Sektor pertanian dan perikanan memberikan kontribusi 29 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai 101,59 persen, menandakan peningkatan kesejahteraan nelayan. Produksi padi masih rendah di angka 35,27 persen dari target, sementara produksi kelapa sawit dan perikanan melampaui target masing-masing sebesar 101,54 persen dan 100,58 persen.
Penurunan penduduk rawan pangan mencapai 98,12 persen. Dari 15 koperasi yang aktif, delapan di antaranya tergolong sehat. Pengelolaan objek wisata seperti Pantai Cemara Indah, Rawa Singkil, hingga Pulau Panjang terus meningkat, didukung dengan pertumbuhan industri kreatif dan pariwisata yang masing-masing mencapai 100 persen.
Izin usaha tepat waktu terealisasi sebesar 97,33 persen. Upaya penanganan konflik pertanahan juga menunjukkan kemajuan, dengan penyelesaian kasus PT. Nafasindo, dan proses penyelesaian masih berlangsung untuk PT. Delima Makmur. Pelayanan perizinan dan non-perizinan mencapai 100 persen, dan stabilitas antarumat beragama tercapai 88,23 persen.
Risiko bencana alam dan kebakaran berhasil ditekan dengan capaian 100 persen. Perlindungan terhadap perempuan dan anak juga menjadi perhatian.
Sepanjang 2024, terdapat dua kasus KDRT yang dilaporkan, satu telah diselesaikan melalui mediasi dan satu lainnya berlanjut ke proses hukum.
Terdapat pula satu kasus kekerasan seksual terhadap anak dan satu kasus kekerasan terhadap perempuan.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRK Aceh Singkil, Darto, dan dihadiri oleh seluruh anggota dewan. Hadir pula unsur Forkopimda, seperti Dandim 0109, Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Mahkamah Syari’ah, Ketua MPU Aceh Singkil, Plt Sekda, para asisten, kepala SKPK, pimpinan ormas, dan tamu undangan lainnya. (Irfan)
