A1news.co.id|Subulussalam- Dalam beberapa tahun mendatang, Kota Subulussalam akan dikenang sebagai contoh nyata kegagalan tata kelola pembangunan sanitasi jika tidak segera dilakukan tindakan korektif yang tegas.
Proyek pembangunan Tangki Septik Skala Individual yang bersumber dari APBD 2024 dengan total nilai Rp5,4 miliar kini menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Salah satu bukti nyata paling mencolok dapat ditemukan di Kampong Penuntungan, Kecamatan Penanggalan.
Dari total anggaran Rp600 juta yang seharusnya membiayai 50 unit tangki septik, hasil di lapangan menunjukkan hanya 15 unit yang berhasil dibangun. Ini bukan hanya soal ketidakefisienan, melainkan potensi tindak pidana korupsi yang terstruktur.
Proyek yang diklaim berbasis swakelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) itu ternyata menyisakan banyak kejanggalan.
Ketua LSM Suara Putra Aceh menyebut, meski KSM dibentuk di setiap desa penerima manfaat, namun kendali anggaran dan pencairan tetap berada dalam kendali oknum di Dinas PUPR Subulussalam.
KSM ini seolah hanya dijadikan tameng. Dana tetap dikuasai oknum dinas, dan progres nyatanya di lapangan hampir tidak ada. Di Penuntungan hanya 15 unit dibangun, seharusnya 50. Ke mana sisanya?” ungkap Ketua LSM Suara Putra Aceh.
Masih menurut temuan LSM, kondisi serupa terjadi juga di desa-desa lainnya seperti:
-Buluh Dori (Kecamatan Simpang Kiri)
-Sikalondang
-Subulussalam Selatan
-Darussalam (Kecamatan Longkib)
-Lae Mate (Kecamatan Rundeng)
-Jontor, Kuta Tengah, dan Lae Moteng (Kecamatan Penanggalan)
Seluruh desa tersebut menerima alokasi masing-masing Rp600 juta, namun pekerjaan dinilai hanya selesai “beberapa persen” bahkan hingga tahun 2025 ini.
Ketua LSM Suara Putra Aceh juga mempertanyakan kebijakan dinas terkait proses serah-terima pekerjaan (PHO), padahal pekerjaan belum rampung 100 persen.
Kalau belum selesai, mengapa dilakukan PHO? Ini bukan hanya dugaan korupsi, tapi juga dugaan pembiaran sistematis oleh PPTK dan pejabat teknis di Dinas PUPR,” tambahnya.
Tuntutan Publik dan Harapan Masa Depan
LSM Suara Putra Aceh kini mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh atas dugaan korupsi berjemaah ini.
Mereka menekankan pentingnya pemeriksaan transparan terhadap seluruh struktur pelaksana, mulai dari KSM, PPTK, hingga pejabat PUPR.
Jika kasus ini dibiarkan, Subulussalam tidak hanya akan kehilangan miliaran rupiah uang rakyat, tetapi juga kehilangan kepercayaan publik terhadap program sanitasi yang sejatinya menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Masyarakat kini menunggu: apakah pemerintah dan APH akan bersikap tegas, atau justru membiarkan proyek sanitasi ini terkubur bersama lumpur septik—tanpa pertanggungjawaban yang jelas?
(Ramona – Laporan Investigasi)
