A1news.co.id|Meulaboh – Merespon polemik yang terus bergulir antara Pemerintah Aceh Barat dan PT. Mifa Bersaudara.
Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Aceh Barat menyerukan perlunya jalan tengah yang cerdas dan beradab guna menghindari gejolak sosial yang lebih luas.
Meskipun persoalan ini telah masuk ke ranah hukum, Kami menilai ada ruang damai yang bisa ditempuh melalui mekanisme arbitrase sebagai bentuk penyelesaian sengketa diluar proses hukum.
KAHMI menegaskan bahwa jalur hukum tetap harus dihormati, namun proses tersebut bisa berjalan bersamaan dengan mekanisme alternatif seperti arbitrase yang lebih berorientasi pada rekonsiliasi dan kepastian ke depan.
Dengan arbitrase, kedua belah pihak dapat menyampaikan argumen dan bukti secara terbuka dalam ruang tertutup dari tekanan politik dan opini publik yang bias.” tambahnya
Kami menilai langkah pemerintah daerah dalam memperjuangkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk aceh barat sangat penting dan dinilai sangat baik.
Bahkan patut kita apresiasi. Sama hal juga dengan kehadiran PT MIFA yang telah membawa manfaat nyata bagi aceh barat, terutama dari sisi ekonomi dan lapangan kerja.
Maka dari itu kami mendukung penuh program-program pemerintah daerah maupun inisiatif sosial dan pemberdayaan masyarakat dari pihak perusahaan, selama dijalankan secara transparan, akuntabel dan berkeadilan.
Namun, KAHMI melihat masyarakat mulai terbelah, dan tensi publik meningkat. Ini bukan situasi ideal bagi daerah yang sedang membangun.
Karena itu KAHMI menawarkan solusi melalui jalur arbitrase yang bersifat netral, cepat dan tidak memperpanjang ketegangan sosial.” ujar Dasni Husin, S.Ag selaku Koopres KAHMI Aceh Barat.
Selain itu kami menghimbau kepada lembaga-lembaga pemerhati sosial, tokoh publik dan masyarakat kiranya menyajikan solusi konkrit untuk kedua belah pihak, mengingat pemerintah daerah sedang berfokus pada program pembangunan aceh barat dari pelbagai aspek.”Tambahnya
KAHMI sangat menyayangkan perbedaan pandangan atara PT MIFA dan Bupati Aceh Barat lebih banyak dikonsumsi publik dalam bentuk narasi konfrontatif ketimbang solusi subtantif.
Elite Daerah harus memberi contoh bagaimana beda pendapat diselesaikan secara dewasa bukan adu kuasa.
Sudah saatnya kita menunjukkan bahwa aceh barat bisa menyelesaikan masalah secara tepat.
Kita butuh keteladanan dari pemimpin dan pelaku usaha, bukan hanya keberpihakan, tetapi juga kebesaran hati untuk berdialog bersama.(*)
