A1news.co.id|Takengon– Dalam upaya mengendalikan laju inflasi daerah tahun 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Lhokseumawe menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Aceh Tengah yang di gelar ruang kerja Bupati Aceh Tengah, jumat (19/04/2024).
High Level Meeting TPID tersebut dipimpin langsung Penjabat (Pj) Bupati Aceh Tengah Ir. T. Mirzuan, MT, sekaligus memaparkan kondisi dan capaian dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Aceh Tengah,
Serta sebagai bahan evaluasi terhadap upaya-upaya dari program TPID yang telah berjalan di Kabupaten Aceh Tengah.
Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Lhokseumawe, Gunawan, ST, MPP, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Tengah, Nuri Rosmika, Pimpinan Perum Bulog Cabang Aceh Tengah dan TPID Kabupaten Aceh Tengah.
Pj. Bupati Aceh Tengah T. Mirzuan, mengatakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah, penting wujud sinergi dan kerjasama dalam upaya menekan dan mengendalikan angka inflasi Aceh Tengah yang tergolong tinggi.
“Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Perwakilan BI Lhokseumawe Bapak Gunawan yang telah hadir membantu pemda sebagai mitra pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi daerah.
Selain itu ini merupakan bentuk sinergisitas dan kerjasama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh Tengah yang sehat berkelanjutan dengan menjaga inflasi agar selalu stabil”, ucapnya.
T. Mirzuan menjelaskan, bahwa sejak Aceh Tengah ditetapkan sebagai sampel perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan januari 2024. Kabupaten Aceh Tengah memimiliki angka inflasi yang cukup tinggi mencapai 4,51%.
“Pada awal januari tahun 2024 kita telah ditetapkan sebagai daerah perhitungan inflasi bersama Aceh Tamiang, dan Aceh Tengah memiliki angka inflasi yang cukup tinggi diatas provinsi Aceh dan nasional”, jelas Pj. Bupati.
Lanjutnya, Pemkab Aceh Tengah melalui TPID nya telah melakukan upaya-upaya kebijakan pengendalian inflasi dalam menjaga ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok di tahun 2023.
“Sebenarya kita tidak tinggal diam, selain tugas yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat sebagai penjabat bupati, saya juga bertanggung jawab dalam memajukan daerah ini.
Upaya yang telah lakukan adalah melakukan pemantauan harga dan stok barang, mengiatkan gerakan menanam, melaksanakan Operasi Pasar bekerja sama dengan bulog, sidak pasar, Melakukan penyaluran cadangan pangan pemerintah, menjaga kelancaran kondisi lalulintas untuk memperlancar distribusi barang dan melakukan kerjasama antar daerah”, tandasnya.
Menanggapi tingginya inflasi daerah, Kepala BPS Aceh Tengah Nuri Rosmika, menyebutkan tingginya Inflasi daerah banyak faktor yang mempengaruhi bukan hanya harga barang dan permainan produsen,
Dampak pertumbahan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu faktor utama tingginya angka inflasi di Aceh Tengah.
“Pertumbuhan ekonomi Aceh Tengah diangka 5,60 merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua setelah Nagan Raya dan diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh dan Nasional.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdapak positif terhadap inflasi, namun inflasi yang tinggi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan ini perlu adanya upaya pengendalian”, ujarnya.
Ia menambahkan, penyumbang utama inflasi bulan januari hingga akhir maret adalah Beras, rokok, bawang merah, kentang, tomat, ikan dan cabai merah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Lhokseumawe, Gunawan, dalam paparannya mendorong Pemerintah Daerah agar fokus pada strategi atau program pengandalian inflasi daerah.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan program inflasi terkendali, program penguatan UMKM, ekonomi syariah dan penerapan ekonomi hijau serta mengimplementasikan ekonomi keuangan digital.
“Aceh Tengah memiliki orientasi menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pada maret 2024 Aceh Tengah mengalami inflasi 0,25% secara bulan terendah di Provinsi Aceh, walau demikian secara tahunan Aceh Tengah masih tertinggi di Aceh mencapai 4,51%.
Kelompok minuman dan tembakau menjadi kontributor utama inflasi dari pada kelompok lainnya”, jelasnya.
Bank Indonesia berperan aktif dalam melaksanakan sinergi TPID untuk mengoptimalkan dan memperkuat langkah pengendalian inflasi di daerah.
Hal tersebut bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan nasional, daya beli dan pemulihan ekonomi nasional.
“Peran kita dalam upaya pengendalian inflasi di daerah dengan melakukan kegiatan pelaksaan pasar tani, HLM TPID antar daerah dan pasar murah.
Dan sebagai salah satu bentuk upaya memperkuat sinergi pengendalian inflasi kami akan melakukan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Aceh Tengah.
Serta kehadiran kami sebelumnya telah membantu dan mendukung pengembangan UMKM dan Pondok Pesantren di Aceh Tengah untuk mendorong perekonomian sebagai sumber pertumbuhan yang potensial”, tutup Kepala Perwakilan BI Lhokseumawe, Gunawan. (BA)
