A1news.co.id|Subulussalam – Selama 60 hari kerja Pj walikota Azhari S.Ag belum nampak ada perubahan terutama tentang kinerja para ASN di setiap SKPK bahkan di nilai semakin semrawut, itu terlihat saat – saat jam kerja kantor, bahkan masih banyak di temukan para kepala dinas masih jarang masuk kantor.
Sehingga disinyalir Pj walikota saat ini tetap melanjutkan tradisi kepemimpinan walikota yang lama.
Maka kami dari LP TIPIKOR, LEMBAGA KPK, Ormas Perkumpulan Pedang Keadilan(PPK) dan Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) sebagai fungsi kontrol kinerja pelayanan publik di kota Subulussalam memandang kebijakan pemimpin tersebut sama sekali tidak ada ketegasan alias Lemah.
Masyarakat Pemko subulussalam pada inti nya sangat mencintai kehadiran Pj Walikota Azhari S.Ag dan selalu mendukung selagi Azhari masih mampu menciptakan perubahan dan perbaikan di kota Subulussalam.
Terutama di bidang pelayanan publik dan mampu menyelesaikan kewajiban Pemko yang di anggap sangat urgent ,
Kami berharap kepada Pj Walikota bisa tetap dalam komitmen awal harus tetap tegak lurus dalam pemerintahan saat ini,
Dan tidak mendengarkan bisikan – bisikan yang hanya mengutamakan kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi,
Karena Pj Walikota ditunjuk oleh Mendagri bukan di usung oleh salah satu partai politik juga masyarakat kota Subulussalam akan tetap mendukung Pj Walikota melakukan penyegaran dalam tubuh birokrasi
Agar bisa membuat perubahan dalam pelayanan publik dan pengelolaan Keuangan daerah di jajaran pemko Subulussalam.
Terutama dengan tujuan membangun kota Subulussalam dalam menyelamat kan keterpurukan kota subulussalam dari “Lembah Defisit” yang begitu dalam saat ini,
Seperti apa yang di sampaikan pihak BPK RI pada rilis nya tentang temuan kesalahan tata pengelolaan keuangan daerah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Jika Pj Walikota tidak segera memperbaiki sistem tersebut dan tetap mempertahan kan seluruh sistem yang lama.
Maka kami khawatir pengelolaan keuangan dan sistem pemerintahan kota Subulussalam ini ke depan akan lebih hancur lagi
Sesuai resume hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan , Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK )telah memeriksa laporan keuangan kota Subulussalam tahun 2023.
dari hasil tersebut, BPK menemukan banyak kelemahan dan kesalahan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah kota Subulussalam tahun 2023,
Dan bila Pj Walikota tetap membiarkan kan sistem ini maka kami dari beberapa Ormas dan LSM akan segera melakukan aksi turun ke jalan.
Juga BPK meminta dan Pj Walikota Subulussalam untuk memerintahkan kepala SKPK mengembalikan kelebihan pembayaran dan kekurangan volume .
Dalam hal ini pantas menjadi pertanyaan besar terhadap kebijakan dan sistem pengelolaan keuangan Pemko Subulussalam selama ini maka untuk itu kita tidak pantas untuk membiarkan sampai berlarut – larut.
Kami sangat mengharap kan kepada aparat penegak hukum agar bisa mengusut tuntas dan menindak siapa saja secara tegas atas temuan – temuan BPK RI tersebut hingga mengakibatkan kerugian uang negara.(Ramona)
