A1news.co.id|Aceh Singkil– Hasil survei menunjukkan Aceh Singkil memiliki tingkat prevalensi stunting 34,1 persen di tahun 2023 di banding tahun 2022 angkanya naik 0,1 yakni 34 dari 11.000 balita di kabupaten tersebut.
Hal itu berdasarkan hasil survei SKI, sementara hasil dari EPGBM lebih rendah diangka 13,3 % yang di ambil setiap bulan dari posyandu di entri pada aplikasi. Dari info didapat survey berikut akan di laksanakan di bulan Oktober menargetkan penurunan angka stunting hingga tahun 2045. (11/9/2024)
Wawancara A1 News dengan Kabid Kesmas Dinkes Aceh Singkil, Fandrik mengatakan, “Namun saat ini secara nasional Indonesia berada di angka 21 persen yang di harapkan 14 persen yang artinya belum tercapai, ia menjelaskan stunting tidak terjadi di waktu yang singkat tetapi berbeda dengan penyakit,” ujar nya .
Stunting bisa saja terjadi saat ibu bayi di masa remaja nya sudah mengalami anemia maka di programkan pemberian tambah darah.
Maka ketika menikah melakukan pemeriksaan ulang atau di cek lagi kesehatan nya. Sehingga pada saat hamil sudah siap secara fisik, dan dilihat lagi apakah asupan gizinya cukup, maka proses penanganan stunting merupakan penanganan panjang karena menyangkut proses memperbaiki generasi.
Terkait adanya kasus stunting bisa saja yang datang ke posyandu ada yang badan nya pendek sedangkan yang bada nya bagus tidak hadir ke posyandu.
Pernah juga kejadian di suatu daerah mencatat kan angka stunting nya 30 persen tiba-tiba di cek lagi angka nya menjadi 16 persen, tentu saja data tersebut tidak bisa di akui, artinya tim survei terindikasi memanipulasi data.
Yang perlu di lihat dari stunting adalah bagaimana perbaikan dilakukan sedini mungkin, seperti pada ibu hamil mengenai peran suami memperhatikan kesehatan, sanitasi hingga fokus perbaikan gizi.
Di sisi lain penanganan stunting adalah sebuah kolaborasi multi sektor dapat melibatkan, Dinas pendidikan, DP3KB yang bahkan melabelinya alokasi khusus stunting.
Dengan langkah pencegahan melalui kelas ibu hamil, pendampingan posyandu yang terafiliasi pada program rutin, bahkan Dinas Sosial yaitu menciptakan kondisi aman bagi anak-anak secara sosial, termasuk DPMK yang melaksanakan konvergensi di tingkat Desa. (Irfan)
