A1news.co.id|Palembang– Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengadakan Bimbingan Teknis Pelayanan Usaha Mineral dan Batubara bersama Anggota DPR RI Komisi VII Kegiatan bimtek mengundang seluruh pemegang IUP yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, kegiatan juga mengundang Dinas ESDM Provinsi dan Inspektur Tambang penempatan Provinsi Sumatera Selatan.
Hadir langsung dalam kegiatan, Yulian Gunhar, Anggota DPR RI Komisi VII dari fraksi PDIP. Mendampingi oleh bassarudin dalam membuka acara, hadir Lana Saria selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Hendriansyah selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, dan Hersanto Suryo selaku Koordinator Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral Ditjen Minerba,kamis (12/09/2024).
“Mengawali pembukaan kegiatan, Hersanto yang juga ketua panitia memberikan laporan bahwa kegiatan bimtek dihadiri kurang lebih 120 peserta yang mewakili pemegang PKP2B dan IUP di Sumatera Selatan. Hersanto juga menyampaikan bahwa kegiatan bimtek diselenggarkan dalam bentuk sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan penggunaan aplikasi terkait Ditjen Minerba.
“Mewakili Gubernur Sumatera Selatan, Hendriansyah memberikan sambutan dengan penekanan akan pentingnya pengelolaan batubara yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Menurut Hendriansyah, produksi batubara Provinsi Sumatera Selatan pada saat ini hampir mencapai 100 juta ton per tahun dengan sumber daya hampir 21 miliar ton. Dengan sumber daya yang besar diharapkan kepada perusahaan untuk melaksanakan pengelolaan dengan sebaik-baiknya dan harus memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Kami berpesan program PPM ditingkatkan lebih banyak lagi, lebih berhasil lagi, lebih berdaya guna lagi, dan masyarakat dapat menikmati, dapat diberikan nilai yang positif atau kehadiran dan beroperasinya perusahaan-perusahaan di Sumatera Selatan.
“Hal yang disampaikan oleh Hendriansyah juga sejalan dengan poin-poin utama dari sambutan yang disampaikan oleh Anggota DPR RI Komisi VII, Yulian Gunhar. Yulian menyampaikan bahwa para perusahaan yang beroperasi di Sumatera Selatan harus tetap mencermati kegiatan berusahanya agar terus berdampak positif bagi masyarakat Sumatera Selatan.
“Karena memang bisnis batubara ini semakin menjanjikan dan semakin menggiurkan, yang perlu dicermati di sini adalah bagaimana perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar. Ini yang paling penting.
“Selain itu, Yulian juga berpesan kepada pengusaha agar tetap memperhatikan jaminan reklamasi. Pengusaha diharapkan untuk terus mengingat bahwa sumber daya alam yang ada di Sumatera Selatan adalah pemberian untuk anak cucu di masa depan. Yulian sebagai pemangku kepentingan juga akan terus membuka ruang diskusi dan dialog jika ada persoalan-persoalan lain.
“Pada sesi diskusi, peserta disuguhkan dengan materi pemaparan yang berkaitan dengan isu terkini pada pertambangan batubara, regulasi yang diatur dalam UU Minerba, serta proses penerbitan perizinan. Lana Saria selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara menyampaikan pemaparan terkait dengan isu-isu strategis, khususnya penataan IUP dan sumber daya dan cadangan batubara di Provinsi Sumatera Selatan.
“Dari sisi hukum dan regulasi, Buana Sjahboeddin selaku Analis Hukum Madya Ditjen Minerba menyampaikan pemaparan terkait dengan regulasi pertambangan minerba yang dimulai dari pembahasan UU Nomor 3 Tahun 2020, PP Nomor 96 Tahun 2021, hingga pokok-pokok dari Perpres 55 Tahun 2022 dan SE Menteri Nomor 1 Tahun 2022. Pemaparan terakhir yang terkait proses penerbitan perizinan subsektor minerba melalui sistem OSS disampaikan oleh Raharjo Siswohartono selaku Kepada Subdit Pelayanan Operasional Perizinan Berusaha Kementerian Investasi/BKPM.
“Kegiatan bimtek minerba bersama dengan Anggota DPR RI Komisi VII akan terus dilanjutkan sepanjang tahun 2024 dengan bertempat di provinsi-provinsi lainnya.(Ah)
