A1news.co.id|Aceh Singkil– Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai NasDem Aceh Singkil secara resmi menyatakan penolakannya terhadap penunjukan Dr. Desra Novianto sebagai Ketua DPRK Aceh Singkil, 21/9/2024.
Penunjukan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPP Partai NasDem dengan nomor SK.DPP 1.1-SK/AKD/DPP-NasDem/VIII/2024.
Saripuddin, Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPD NasDem Aceh Singkil, menyampaikan bahwa penolakan ini muncul karena pihaknya menilai Desra Novianto belum memiliki pengalaman yang cukup untuk memimpin lembaga sebesar DPRK.
“Kami menolak saudara Desra Novianto sebagai Ketua DPRK Aceh Singkil dengan beberapa alasan,” ujar Saripuddin pada pernyataan nya.
Menurutnya, Desra Novianto baru terpilih menjadi anggota DPRK pada Pemilu 2024 dan tidak termasuk dalam jajaran KSB (Ketua, Sekretaris, Bendahara) di struktur Partai NasDem.
Selain itu, ia bukan peraih suara terbanyak dalam pemilu, yang menurut Saripuddin, merupakan faktor penting dalam penunjukan pemimpin DPRK.
“Secara ketokohan, beliau juga masih kalah jauh dibandingkan dengan beberapa kader senior di NasDem Aceh Singkil,” tambah Saripuddin.
Lebih lanjut, Saripuddin menyoroti adanya sinisme di kalangan masyarakat terkait penunjukan Desra Novianto sebagai Ketua DPRK.
Menurutnya, masih banyak kader partai lain yang lebih berpengalaman dan berjasa dalam membesarkan Partai NasDem di Aceh Singkil.
“Partai NasDem di Aceh Singkil sangat diterima oleh masyarakat, terbukti dari perolehan kursi yang terus meningkat sejak 2014 dan puncaknya di Pemilu 2024, di mana NasDem menjadi pemenang pemilu di Aceh Singkil.
Namun, keputusan ini justru menimbulkan ketidakpuasan di kalangan kader dan masyarakat,” jelasnya.
Saripuddin meminta Ketua Umum Partai NasDem, H. Surya Paloh, untuk mempertimbangkan ulang keputusan ini.
Ia berharap penunjukan Ketua DPRK Aceh Singkil dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kader yang lebih berpengalaman baik di struktur partai maupun di DPRK.
“Jabatan Ketua DPRK sangat strategis karena mengemban amanah partai untuk kepentingan masyarakat dan daerah Aceh Singkil secara umum.
Kami berharap keputusan ini dapat ditinjau kembali demi kepentingan bersama,” tandas nya . (Irfan)
