A1news.co.id|Jakarta – Berbagai kalangan pakar Hukum, termasuk pegiat anti korupsi menilai Undang-Undang Kejaksaan Pasal 8 Ayat 5 perlu direvisi oleh DPR.
Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Commiittee (CIC), aturan tersebut menimbulkan polemik di masyarakat karena berpotensi menghadirkan ketidakpastian hukum terhadap jaksa bermasalah, seperti Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah.
Saat ini, penyidik hanya bisa melakukan upaya paksa terhadap jaksa bermasalah jika mendapat izin dari Jaksa Agung.
CIC mendorong KPK untuk terbuka dalam menjelaskan kendala yang dihadapi, termasuk apakah ada kaitan dengan Pasal 8 Ayat 5 tersebut.
CIC menduga adanya praktik korupsi dalam lelang barang rampasan benda sitaan korupsi berupa satu paket saham PT GBU.
Saham tersebut merupakan rampasan dari kasus korupsi asuransi PT Jiwasraya yang dilelang oleh Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung pada 18 Juni 2023 dan dimenangkan PT Indobara Putra Mandiri (IUM), diduga keterlibatan DR.Febrie Ardiansyah SH.MH Jampidsus Kejagung dalam kasus ini.
Ketua Umum CIC Raden Bambang.SS menegaskan,”kejanggalan muncul karena saham tersebut dijual hanya seharga Rp1,945 triliun, padahal nilai saham perusahaan batu bara di Kalimantan itu seharusnya mencapai Rp12 triliun.
Negara diduga mengalami kerugian hingga 7 triliun,” tegas Raden Bambang.SS Senin (10/02/2025) kepada wartawan a1news.co.id di Jakarta Selatan.
Ketum CIC juga mendesak KPK untuk bersikap transparan dalam penanganan kasus dugaan korupsi terkait permainan lelang barang rampasan dalam kasus PT Jiwasraya.
Kasus ini diduga melibatkan Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah, yang penanganannya diduga terhambat oleh Pasal 8 Ayat 5 Undang-Undang Kejaksaan.
Ketua Umum CIC mengatakan,”KPK harus transparan dalam penanganan kasus ini dan memberitahukan kepada publik sejauh mana progresnya,” ujar R.Bambang.SS.
CIC menilai, pasal tersebut mengatur bahwa penyidik baru dapat melakukan upaya paksa terhadap Jaksa bermasalah jika mendapat izin dari Jaksa Agung.
CIC meminta segera kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),jika memiliki alat bukti yang cukup terkait keterlibatan Febrie dalam kasus tersebut, KPK segera mengajukan permohonan izin pemeriksaan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin, terhadap Febrie.
CiC mengingatkan, Jaksa Agung harus memberikan izin kepada KPK untuk melakukan upaya tersebut.
Raden Bambang.SS Ketua Umum CIC, mewanti-wanti Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk tidak menghambat proses hukum, oleh karena itu, permohonan izin KPK harus segera disetujui.
R.Bambang.SS mengungkapkan,”di-approve, ditandatangani, jangan di lama-lama, kenapa harus lama, apa alasannya? Kalau tidak ditandatangani, ya harus segera ditandatangani,” Paparnya.
Ketum CIC mengatakan,”CIC meminta jika dianggap sudah memenuhi syarat untuk dinaikkan ke penyelidikan, tentunya akan dinaikkan ke penyelidikan, kenapa harus bertele tele, jangan hukum itu tumpul keatas, tajam kebawah, saya juga meminta seluruh APH jangan memberi ruang bagi para pelaku korupsi, tidak perduli lagi menjabat atau tidak, jika terlibat korupsi, proses secara hukum.
Jika benar Presiden Prabowo melakukan pemberantasan korupsi, jangan hanya ucapan jempol belaka,” Pungkasnya.(AR)
