A1news.co.id|Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menegaskan penolakannya terhadap kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang merazia kendaraan berplat Aceh.
Menurutnya, kebijakan itu tidak sejalan dengan prinsip keharmonisan antarwilayah dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal.
“Kebijakan itu harus segera dicabut. STNK adalah produk nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kalau sampai ada diskriminasi hanya karena plat nomor, ini kontra harmoni,” tegas Nasir, Minggu (28/9/2025).
Politisi PKS asal Aceh ini juga mempertanyakan komitmen Bobby terhadap persatuan nasional. “Kalau masih mengakui Merah Putih sebagai bendera Indonesia, mestinya setiap kebijakan memperkuat persatuan, bukan membatasi gerak masyarakat dari daerah lain,” ujarnya.
Nasir menambahkan, pembangunan jalan dibiayai oleh APBN maupun APBD yang semuanya bersumber dari uang rakyat. Karena itu, semua warga berhak menggunakan fasilitas tersebut tanpa diskriminasi.“
Ada uang rakyat di setiap ruas jalan Indonesia. Tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena asal daerah atau administrasi kendaraan,” katanya.
Ia juga mendesak Kapolda Sumut dan jajarannya bertindak tegas terhadap siapa pun yang mengganggu ketertiban umum. Menurutnya, gubernur seharusnya melihat persoalan secara jernih dan komprehensif.
Jika ada pelanggaran dalam pengangkutan, mekanisme penindakan sudah diatur dan menjadi kewenangan aparat hukum.
“Polisi jangan ragu menindak siapa pun, termasuk gubernur, jika kebijakan yang dibuat berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,” tutup Nasir Djamil.(AR)
