Aceh Utara – Sejumlah karyawan Kebun Cot Girek, PTPN IV Regional VI, hari ini menyampaikan dukungan terhadap langkah perusahaan dalam mempertahankan pengelolaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang sah secara hukum.
Aksi dilakukan secara tertib di lingkungan kantor kebun Cot Girek dengan membentangkan salah satu spanduk bertuliskan “Mari duduk bersama, jangan diklaim sepihak kita cari jalan tengah melalui mediasi yang adil”.
Aksi damai ini merupakan bentuk keprihatinan para karyawan atas kondisi yang terjadi belakangan ini, di mana sebagian akses jalan menuju kebun masih diblokade oleh sejumlah warga.
Meski demikian, para karyawan menegaskan komitmennya untuk menjaga situasi tetap kondusif dan mengedepankan penyelesaian secara musyawarah.
“Kami berharap semua pihak dapat menahan diri. Mari kita duduk bersama untuk mencari solusi terbaik tanpa harus saling menyalahkan. Perusahaan terbuka untuk dialog dan siap mengikuti mekanisme penyelesaian melalui mediasi yang difasilitasi pemerintah,” ujar salah satu perwakilan karyawan di sela kegiatan.
Sementara Manajemen PTPN IV Regional VI melalui Kasubag Humas Muhammad Febriansyah pada media, Senin (06/10/2025), menyampaikan apresiasi atas sikap karyawan yang tetap mengedepankan nilai-nilai damai dan kepatuhan terhadap hukum.
Pihak perusahaan menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional di Kebun Cot Girek dilaksanakan di atas lahan dengan status HGU yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami menghormati aspirasi masyarakat, namun pada saat yang sama kami juga berkewajiban menjaga aset negara yang dikelola perusahaan. Prinsip kami jelas: semua harus diselesaikan secara aturan-aturan yang berlaku dan dialog terbuka,” ujar Kepala Sub Bagian Humas PTPN IV Regional VI dalam keterangannya.
Perusahaan berharap langkah persuasif dan ajakan damai dari para karyawan ini dapat menjadi jembatan menuju penyelesaian konflik lahan secara komprehensif melalui mediasi yang adil dan transparan, dengan melibatkan seluruh pihak terkait termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, dan perwakilan masyarakat, pungkasnya.
