A1news.co.id|Takengon – Suhu politik di Kampung Lukup Sabun, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, kian memanas setelah salah satu calon reje (kepala kampung), Arzansyah, secara resmi mengajukan surat penolakan terhadap hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Reje (P2R) pada 27 Oktober 2025.
Dalam surat bernomor 01/ARI-LS/X/2025 tersebut, calon nomor urut 2 itu menyatakan keberatan atas hasil pemungutan suara yang digelar pada 23 Oktober 2025, dengan alasan adanya dugaan pelanggaran serius berupa praktik politik uang (money politics) oleh salah satu calon.
“Penolakan ini kami ajukan karena terdapat indikasi kuat terjadinya praktik pembelian suara, baik secara langsung maupun melalui perantara, terhadap sejumlah pemilih di Kampung Lukup Sabun,” tulis Arzansyah dalam suratnya.
Dalam surat keberatan itu, Arzansyah menyertakan sejumlah indikasi dan bukti awal yang mendasari protesnya, antara lain:
1. Pembagian uang tunai dan/atau barang tertentu kepada pemilih beberapa hari sebelum pemungutan suara, disertai bukti transfer yang tengah dikumpulkan.
2. Kesaksian sejumlah warga yang mengaku menerima imbalan dengan ajakan untuk memilih calon tertentu.
Menurut Arzansyah, dugaan tersebut memperlihatkan bahwa proses pemilihan belum sepenuhnya memenuhi asas kejujuran, keadilan, dan demokrasi sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik/Reje.
Ia pun mengajukan tiga poin utama kepada P2R Kampung Lukup Sabun:
1. Menunda penetapan hasil pemilihan.
2. Melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan pelanggaran.
3. Melaksanakan pemilihan ulang apabila terbukti terdapat pelanggaran yang signifikan.
“Keberatan ini kami sampaikan demi terwujudnya pemerintahan kampung yang bersih dan berintegritas,” tegas Arzansyah.
Tembusan surat keberatan tersebut juga dikirimkan kepada Camat Kute Panang, Mukim Kute Panang, RGM Kampung Lukup Sabun, dan Be Del Kampung Lukup Sabun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.
Menanggapi situasi tersebut, Andre, saksi dari calon reje nomor urut 2, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan pelanggaran yang mencederai proses demokrasi di tingkat kampung.
“Kami sangat menyayangkan adanya praktik yang diduga melanggar komitmen bersama. Padahal, sebelum pemilihan, seluruh pihak — baik kedua calon reje maupun panitia P2R — sudah menandatangani pakta integritas untuk tidak melakukan politik uang dalam bentuk apa pun,” ujar Andre kepada wartawan, Minggu (27/10).
Andre menegaskan, pakta integritas tersebut disusun sebagai wujud komitmen moral untuk menciptakan pemilihan reje yang bersih, jujur, dan bermartabat.
“Semestinya, setiap calon menjunjung tinggi etika dan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Kalau pakta integritas saja diabaikan, bagaimana masyarakat bisa percaya pada hasil pemilihan ini?” tambahnya dengan nada kecewa.
Masyarakat dan para pendukung calon reje nomor 2 kini mendesak RGM (Reje Genap Mufakat) untuk tidak sekadar menerima laporan, tetapi segera menindaklanjutinya secara tegas dan terbuka.
Sejumlah tokoh masyarakat menilai, RGM memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan proses pemilihan tidak dinodai praktik curang yang mencederai kepercayaan publik.
“RGM harus berani mengambil langkah konkret. Jangan sampai laporan masyarakat dan calon dianggap angin lalu. Demokrasi kampung hanya bisa tegak bila lembaga kampung berani menegakkan kebenaran,” ujar salah satu tokoh warga yang enggan disebut namanya.
Langkah cepat RGM dinilai penting, tidak hanya untuk menegakkan aturan sebagaimana tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 dan Perbup Aceh Tengah tentang mekanisme pemilihan reje, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat gampong.
Ketua RGM Lukup Sabun, Juanda, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat keberatan dari calon reje nomor urut 2 dan berkomitmen menindaklanjutinya sesuai kewenangan yang diatur dalam regulasi.
“Benar, surat tersebut sudah kami terima. Kami akan menindaklanjuti sesuai dengan kapasitas RGM dan berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 serta Perbup Aceh Tengah tentang mekanisme pemilihan reje,” ujar Juanda saat dikonfirmasi.
Juanda menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan P2R dan camat untuk memastikan setiap laporan diperiksa secara objektif.
Keberatan yang diajukan Arzansyah dan desakan publik agar RGM bertindak cepat menjadi ujian nyata bagi integritas demokrasi di tingkat kampung
Jika laporan tersebut tidak ditindaklanjuti secara transparan, bukan tidak mungkin akan muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga kampung dan proses pemilihan reje di masa depan.
Masyarakat kini menunggu langkah nyata dari RGM, P2R, dan pihak kecamatan untuk memastikan demokrasi kampung di Lukup Sabun tetap bersih, jujur, dan bermartabat sebagaimana cita-cita yang terkandung dalam pakta integritas yang pernah ditandatangani bersama.(WD)
