A1news.co.id|Palembang – Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang pentingnya perizinan usaha bagi pelaku usaha industri di Provinsi Sumatera Selatan digelar sebagai upaya mendorong legalitas dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dilaksanakan Gedung Kantor Bank Mandiri Cabang Area Sudirman Lt.3 (Depan Cinde Palembang).
“Dalam kegiatan tersebut, perwakilan dari Bank Mandiri turut memberikan penyuluhan mengenai pengelolaan keuangan, modal kerja, serta digitalisasi bagi pelaku UMKM,kamis (30/10/2025).
“yang diwawancai oleh awak media Kalau bantuan itu berupa modal kerja, pengajuannya melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jumlahnya berbeda-beda karena disesuaikan dengan hasil survei. Saat ini, untuk UMKM binaan kami di Sumatera Selatan terdapat sekitar 61.000 debitur dengan total pembiayaan mencapai Rp8,1 triliun,”
ujar Oktariza, Vice President Area Head Palembang Sudirman, Bank Mandiri.
“Oktariza menambahkan bahwa dari total tersebut, sekitar 3.314 debitur merupakan mitra aktif di wilayah Sumatera Selatan. Segmentasi usaha yang paling banyak dibiayai berada di sektor perdagangan dan modal kerja.
“Ini bentuk sinergi kami dalam memajukan UMKM di Sumatera Selatan agar seluruh pelaku usaha memiliki legalitas yang lengkap. Harapannya, UMKM ini bisa berkembang hingga menjadi eksportir dan turut berkontribusi sebagai pahlawan devisa bagi daerah,” tambahnya.
“Sementara itu, Ketua Asosiasi Pembinaan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Indonesia (Akumindagi) menjelaskan bahwa asosiasi ini baru terbentuk sejak tahun 2023, dan saat ini menaungi sekitar 79.000 pelaku usaha di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga kuliner.
“Untuk di Palembang, sektor yang mendominasi adalah kuliner dan kerajinan seperti songket dan pakaian. Melalui kegiatan Bimtek ini, kami ingin agar seluruh pelaku UMKM memiliki legalitas usaha, karena masih banyak yang belum tersentuh,”
ujarnya.
“Ia juga menyampaikan harapan agar dukungan terhadap UMKM, khususnya dalam pendaftaran kekayaan intelektual (HAKI), dapat diperluas.
“Subsidi untuk HAKI saat ini sekitar Rp500 ribu, namun harapan kami bisa digratiskan atau minimal disubsidi hingga 50%. Kami juga mengajak seluruh ketua asosiasi untuk turun langsung ke lapangan, melihat kebutuhan para pelaku usaha di setiap daerah,” tambahnya.
“Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong kesadaran pelaku usaha akan pentingnya legalitas dan tata kelola usaha yang baik, sehingga UMKM di Sumatera Selatan semakin maju dan berdaya saing.(Wahyudi)
