A1news.co.id|Banda Aceh –Menanggapi pernyataan Juru Bicara Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bancin (HRB), yang disampaikan oleh Ahmad Wahyu pada Jumat (20/6), kami menyampaikan keberatan serius atas narasi yang dinilai menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta lapangan.
Pernyataan bahwa Wali Kota Subulussalam tidak berpihak dan tidak ikut campur dalam persoalan dualisme kepemimpinan HPP-SHaF Banda Aceh adalah tidak benar dan bertolak belakang dengan realitas yang terjadi saat ini.
Bagaimana mungkin seorang kepala daerah yang menyatakan “tidak berpihak” justru ikut memfasilitasi pelantikan sepihak yang dilakukan oleh salah satu kubu, padahal proses Mubes (Musyawarah Besar) HPP-SHaF masih menyisakan berbagai persoalan krusial dan belum menghasilkan keputusan final?
Fakta menunjukkan bahwa:
Belum ada hasil resmi Mubes yang final dan disepakati secara sah oleh semua pihak.
Rencana pelantikan yang dimediasi oleh Wali Kota jelas mengabaikan proses demokratis internal organisasi.
Langkah ini tidak hanya menunjukkan keberpihakan, tapi juga menjadi bentuk intervensi kekuasaan terhadap independensi organisasi Mahasiswa.
Kami mempertanyakan: di mana netralitas yang selama ini diklaim oleh pihak Wali Kota? Bila benar ingin menjadi fasilitator islah, maka seharusnya tidak memfasilitasi pelantikan sebelum persoalan mendasar diselesaikan.
Kami menegaskan bahwa:
Keterlibatan Wali Kota Subulussalam dalam pelantikan sepihak merupakan bentuk “cawe-cawe” politik kekuasaan terhadap organisasi Mahasiswa.
Kami meminta Wali Kota untuk menarik diri dari semua proses internal HPP-SHaF sampai ada keputusan Mubes yang sah dan disepakati bersama yaitu mubes Ulang.
Kami mengajak semua pihak untuk menjaga independensi organisasi Mahasiswa dari pengaruh politik praktis dan kepentingan elite.
HPP-SHaF bukan alat politik siapapun. Kami menyerukan kepada seluruh kader dan simpatisan untuk tetap solid, mengedepankan musyawarah yang adil, serta menolak segala bentuk intervensi dari pihak manapun.(RD)
#HPPshafBerdaulat
#TolakCampurTanganKekuasaan
#OrganisasiMahasiswaBukanAlatPolitik
