A1news.co.id|Takengon– Pj. Bupati Aceh Tengah Ir. T. Mirzuan, MT didampingi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tengah Andalika, ST menghadiri secara langsung Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) tahun 2024, di Pullman Grand Central Bandung Jawa Barat, Rabu (24/04/2024).
Rakornas penanggulangan bencana tahun 2024 tersebut mengangkat tema “Pengembangan Teknologi dan Inovasi dalam Penanggulangan Bencana” yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Pada sambutannya tersebut, Wapres Ma’ruf Amin menyoroti kejadian bencana pada tahun 2023 yang didominasi bencana hidrometeorologi basah serta masih banyaknya daerah yang memiliki indeks risiko bencana tingkat tinggi.
Untuk itu, guna mengurangi dampak dan risiko bencana yang semakin kompleks, Wapres memberikan butir-butir arahan kepada para peserta Rakornas Penanggulangan Bencana tahun 2024.
Ma’ruf Amin meminta untuk dikembangkannya industrialisasi penanggulangan kebencanaan dengan penerapan teknologi dan inovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan.
Menurut Wapres Ma’ruf Amin, teknologi kecerdasan buatan akan berguna untuk untuk memantau potensi bencana, mengembangkan sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas mitigasi bencana, serta meminimalisasi risiko bencana.
Wapres mengatakan agar dapat dilakukan pemetaan risiko bencana secara tepat dan valid.
Kemudian hasil dari pemetaan tersebut diintegrasikan dalam perencanaan dan implementasi terkait penataan ruang, lingkungan hidup, dan sumber daya alam.
“Hal ini menjadi penting untuk mengendalikan risiko bencana yang ada, sekaligus mengurangi timbulnya risiko bencana baru”, ucap Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Wapres menekankan pelayanan kebencanaan dapat diperkuat. Hal tersebut menurut Wapres bisa dilakukan melalui penguatan kelembagaan BPBD baik dalam hal kewenangan, kompetensi sumber daya manusia, logistik, dan peralatan.
Selanjutnya Wapres meminta agar diterapkannya kebijakan dan upaya pemulihan pascabencana.
Ia pun mengingatkan agar dipastikan adanya pembagian peran antara pusat dan daerah secara proporsional, dalam rangka membangun ketangguhan dan kemandirian masyarakat dan mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang.
Wapres menekankan pelayanan kebencanaan dapat diperkuat. Hal tersebut menurut Wapres bisa dilakukan melalui penguatan kelembagaan BPBD baik dalam hal kewenangan, kompetensi sumber daya manusia, logistik, dan peralatan.
Selanjutnya Wapres meminta agar diterapkannya kebijakan dan upaya pemulihan pascabencana.
Ia pun mengingatkan agar dipastikan adanya pembagian peran antara pusat dan daerah secara proporsional, dalam rangka membangun ketangguhan dan kemandirian masyarakat dan mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang.
Wapres berpesan untuk dapat menyusun dan merencanakan pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana secara integratif dan tidak tumpang tindih.
“Saya minta skema pembiayaan penanggulangan bencana dijalankan untuk mengatasi kesenjangan anggaran penanggulangan bencana di daerah.
Salah satunya bisa dilakukan melalui pendayagunaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana untuk daerah, yang disesuaikan dengan tingkat resikonya”, Pungkas Ma’ruf Amin.
Ditempat terpisah seusai rakornas, Pj. Bupati T. Mirzuan menyoroti pentingnya membangun komunikasi dalam bentuk kolaborasi lintas sektor dan koordinasi antar wilayah dalam menangani bencana di daerah.
“Rakornas ini sangat penting digelar, khususnya untuk daerah rawan bencana dimana komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dan antar daerah perlu dibangun,
Karena sharing informasi serta berbagi pengalaman dalam penanganan bencana sebenarnya menjadi kunci untuk daerah dapat menangani bencana selain peran teknologi dan inovasi”, ujar T. Mirzuan. (BA)
