Musyawarah Wilayah Ke IV Kota Palembang 

A1news.co.id|Palembang – Kami dari Kementerian PU dalam hal ini Palembang sangat mendukung mendorong sekali musyawarah wilayah keempat ini karena nanti ke depannya akan kami sangat berkolaborasi dan apa namanya kita banyak tugas dan terutama fokusnya untuk energi serta air serta untuk renov sekolah jadi pasti akan banyak dibutuhkan ahli K3,di ruang rapat Prameswara Palembang.

“Jadi ke depannya ini salah satu namanya langkah pertama supaya nanti muslim tempat ini bisa mengeluarkan yang strategi dan kegiatan ke depan untuk mendukung kementerian PU nanti detailnya yang termasuk tadi suplai kemudian nanti pengawasannya yang kemarin yang cukup efektif atau tidak.

Kami juga membutuhkan masker seperti itu lantas nanti Rekomendasi ke depan pengawasan dan pemantauan evaluasi akan seperti apa yang lebih baiknya termasuk tadi kami ingin kolaborasi juga dengan pemda kami akan mengajak,kamis (28/11/2024).

“Biasanya untuk Sharing menulis Bagaimana pemantauan evaluasi di lapangan karena mereka juga punya kewenangan untuk pengawasan terkait penyelenggaraan salah satunya adalah K3 itu mungkin mempengaruhi timnya.

Dari mana saja kalau pengawasan masing-masing di kementerian PU akan lebih ke proyek strategis itu proyek yang penetapannya oleh Bapak menteri artinya pakai paket besar untuk kalau pengawasan di Pemprov kabupaten kota sesuai kewenangan jadi pengawasannya tentu saja sesuai dengan ketentuannya dari panment 1 dan yang telah kita keluarkan ketentuan pengawasan terkait K3 kementerian PU mengacu banyak dokumen dari mulai dokumen pelaksanaan ceklis yang ada di dokumen kontraktor kemudian pelaksanaan.

“Dokumentasi dan lain-lain Nanti dari situ kami akan bobot dan kami evaluasi Apakah semuanya sudah memenuhi K3 mana yang perlu apa namanya ditingkatkan dan ada pengawasan awal akhir yang ada dua jadi pengawasan pada saat proses kegiatan proyek kegiatan sedang berlangsung 50% dan saat akhir setelah akan BAP atau 80% seperti itu mana yang P3 yang waktu alat pelindung diri itu salah satu bentuk pengawasan Seperti yang kami sampaikan bahwa untuk kementerian PU dalam hal bjkw hanya sanggup karena kami terbatas SDM juga hanya satu untuk melakukan pengawasan pemantauan evaluasi di preferensi,ujar Marlina.

“Strategis yang Kementerian tapi dalam hal ini nanti pemerintah daerah tadi yang seperti saya sampaikan biar mengungkit juga sering ngeles mereka akan kita ajak juga nanti pada saat Kementerian jadi teman-teman nanti bisa mandiri Pemprov kabupaten/kota bisa mengajak pasti sendiri Mandiri melakukan.

“Pemantauan evaluasi dan pengawasan setidaknya itu menjadi rekomendasi di kegiatan mereka salah satunya adalah itu tadi mungkin perlu didetelly Apakah itu pekerjaannya tingkat provinsi kabupaten atau kota Karena berbeda-beda yang harga atau tergantung dengan nilai proyeknya walaupun penerapan ketiga itu wajib menurut biar teman-teman media kita wajib udah ada di undang-undang nomor 2 jasa konstruksi nomor undang-undang tahun 2019.

“Jadi pemerintah bahkan pemerintah pusat wajib memastikan standar semua pekerjaan itu sesuai dengan target K3 dan keberlanjutan undang-undang nomor 2 masih ada wancana mau direvisi tapi Kita Sementara ini masih pakai itu karena prosesnya panjang kalau sudah clear dan mejelaskan dengan memastikan semua Sesuai dengan standar keempat dari DPW Pakis Sumatera Selatan itu mengucapkan.

“Terima kasih kepada bjkw2 yang terus mendukung agenda-agenda yang ada di pakis Sumsel jadi ini adalah agenda wajib untuk menjalankan organisasi kita sudah terakreditasi oleh pu juga salah satu komponen akreditasi itu adalah melaksanakan muswill setiap sesuai dengan adrt-nya kita selama 4 tahun sekali kemudian juga di penyelenggaraan muslim ini juga kita akan mengevaluasi yang sudah.

“Dilakukan apakah selama ini ada kekurangan ataupun mana yang bisa diterima itu dievaluasi di LPJ ketua DPW pakai Sumatera Selatan Jadi mungkin apalagi tadi isu-isu tentang keselamatan konstruksi itu sudah ada di undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konsumsi wajib semua pekerjaan konsumsi itu wajib menerapkan keselamatan konstruksi ditambah lagi ada permanennya opr Nomor 10 Tahun 2021 semua pekerjaan konstruksi itu harus menerapkan.

“Keselamatan konstruksi nanti ada pengawasannya tadi yang disampaikan oleh ibu kepala Balai ada pengawasan keselamatan konstruksi kita asosiasi pakai ini adalah isinya kumpulan dari orang-orang yang ahli dan terampil di bidang K3 dan keselamatan konstruksi jadi SDM kita ini adalah kalau ada dokter itu ada ide kalau pengacara itu ada juga asosiasi pengacaranya dan kita yang.

“Ahli-ahli dan terampil di bidang ketiga konsumsi dan keselamatan konsumsi rumah besarnya itu adalah ada keempat atau kaki kalau sekarang namanya pakai perkumpulan ahli keselamatan konsumsi Indonesia Sumatera Selatan jadi mungkin itu yang perlu kita tekankan kepada teman-teman media seperti itu,ujar Irfa Kodri.(Ah)