A1news.co.id|Takengon – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Nelayan Serumpun menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRK Aceh Tengah, Jumat (16/5).
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya normalisasi Danau Lut Tawar yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat lokal.
Koordinator Dedi menyatakan bahwa masyarakat telah menyiapkan petisi sebagai bentuk aspirasi resmi dan akan menyerahkannya langsung kepada Bupati Aceh Tengah.
“Petisi ini adalah suara rakyat yang harus didengar. Kami ingin pemerintah hadir dan adil dalam setiap kebijakannya,” ujar dedi di hadapan massa aksi.
Ditambah, Sadikin menegaskan bahwa pemerintah semestinya menjadi pelayan rakyat, bukan sebaliknya.
Dalam orasinya, Sadikin bahkan mengibaratkan relasi antara masyarakat dan pemerintah layaknya keluarga.
“Masyarakat itu anak, Bupati adalah bapak, dan DPRK adalah ibu. Maka sudah seharusnya mereka merawat dan melindungi, bukan malah menyakiti,” tegasnya.
Aksi damai ini menjadi penanda kuatnya suara rakyat yang menuntut keadilan dan kejelasan atas proyek normalisasi danau yang selama ini menjadi sumber penghidupan ribuan warga di sekitar Danau Lut Tawar.
Ketua DPRK Aceh Tengah Fitriana Mugie langsung menjumpai para nelayan cangkul Padang dan Dedem.
Fitriana Mugie dalam sambutannya menyatakan siap menyampaikan tuntutan nelayan di hadapan Bupati dan Wakil Bupati, kita ketahui keduanya sedang berada di luar daerah.
Jadi sebelum nelayan bertemu dengan Bupati Haili Yoga dan Wakil Bupati Muchsin Hasan untuk menyampaikan tuntutan, maka dari itu “Pembongkaran Cangkul Padang dan Dedem Dihentikan Sementara”, Ucap Fitriana Mugie di hadapan para Nelayan.
Selanjutnya Pembuatan surat pernyataan tuntutan Himpunan Masyarakat Nelayan Serumpun yang di tandatangani oleh ketua DPRK, Wakil Ketua DPRK, Pj Sekda Aceh Tengah dan Perwakilan Nelayan.(AB)
