A1news.co.id|Banda Aceh – Pernyataan Ketua DPRD Sumut yang menuntut pertahanan 4 pulau yang sudah masuk wilayah Sumut secara administratif oleh Kemendagri, mendapat kritik keras dari Presiden Mahasiswa Universitas Iskandar Muda (UNIDA), Abdul Aziz.
Abdul Aziz menilai sikap Ketua DPRD Sumut tersebut sebagai bentuk ketidakpahaman terhadap kompleksitas persoalan yang sesungguhnya.
“Mengklaim harus mempertahankan pulau-pulau itu tanpa dialog dan kajian mendalam justru berpotensi memicu konflik horizontal yang merugikan masyarakat Aceh dan Sumut,” tegasnya.
Ia menambahkan, keputusan administratif Kemendagri tidak bisa dijadikan dalih mutlak untuk menutup ruang aspirasi dan hak historis masyarakat Aceh yang selama ini memiliki ikatan kuat dengan pulau-pulau tersebut.
“Ini bukan sekadar soal batas wilayah, tapi soal keadilan sosial dan penghormatan terhadap identitas budaya yang tidak bisa diabaikan secara sepihak,” ujarnya.
Abdul Aziz juga mengkritik DPRD Sumut yang cenderung mengedepankan politik wilayah daripada mencari solusi yang inklusif dan berkeadilan.
“Kami mengecam sikap yang memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan hukum yang sedang bergulir. DPRD harusnya menjadi fasilitator dialog, bukan pemicu ketegangan,” katanya.
Ia menegaskan, mahasiswa UNIDA mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk membuka ruang dialog terbuka yang melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat Aceh, agar persoalan ini diselesaikan secara damai dan berkeadilan.
“Pertahanan wilayah bukan soal ego politik, tapi soal harmoni dan persatuan bangsa. Jika DPRD Sumut ngotot mempertahankan 4 pulau tanpa kompromi, maka mereka justru mengabaikan semangat kebangsaan dan potensi konflik yang akan merugikan semua pihak,” pungkas Abdul Aziz.(*)
