A1news.co.id|Deli Serdang – Polemik kepemimpinan di Dinas Pertanian Deli Serdang kembali mencuat. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (PSP) Martin Siregar yang kebijakannya diduga telah merusak program ketahanan pangan nasional di Kecamatan Batang Kuis.
Keputusan sewenang-wenang yang diambil MR telah menimbulkan kekacauan dan mengancam target swasembada pangan.
Luas lahan sawah di Kecamatan Batang Kuis mencapai 1293 hektar, potensi yang seharusnya mampu berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan. Namun, kebijakan MR justru diduga menghambat potensi tersebut.
Dua penyuluh pertanian, Sulpiyati Batu Bara dan Ade Ine Imansari, ditarik ke dinas. Satu penyuluh lainnya, Jumadil Akhir, dipindahkan ke kecamatan lain.
Yang lebih memprihatinkan, tiga posisi penyuluh di Batang Kuis yang kosong tidak segera diisi.
Akibatnya, beban kerja penyuluh yang tersisa menjadi sangat berat, bahkan satu penyuluh harus menangani 2-3 desa. Efisiensi dan efektivitas program pun menjadi terancam.
“Bagaimana program ketahanan pangan bisa tercapai jika kebijakan yang diambil seenaknya saja?” ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya, ( 17/06/2025 ).
“Petani sangat membutuhkan penyuluh, tetapi mereka malah dikurangi. Ini jelas menunjukkan ketidakpedulian terhadap program Presiden. Jika terus berlanjut, saya ragu program ketahanan pangan nasional akan tercapai.” Ungkapnya.
Situasi di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Batang Kuis semakin memprihatinkan. Bangunan besar yang dulunya ramai dengan petugas, kini hanya dihuni 5 orang personil. Kondisi ini terjadi sejak Martin Siregar menjabat sebagai PLT Kabid Penyuluhan.
Perombakan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) yang telah baku di Simluhtan juga menambah kekacauan. Penyusunan monografi WKPP, program kerja, dan peta WKPP harus diulang, menyita waktu dan anggaran negara.
“Pembuatan program kerja penyuluh dibiayai negara, dan waktu sudah ditentukan,” ungkap seorang narasumber, “Kecamatan, kabupaten, propinsi sudah siap, tetapi karena perombakan WKPP ini.
semua program dari desa hingga propinsi harus diperbaiki, waktu sudah habis, program rusak semua, ini jelas tindakan yang sangat merugikan.”
Saat ini, hanya tersisa 4 penyuluh di BPP Batang Kuis, ditambah seorang koordinator yang bukan berasal dari latar belakang pertanian, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap pencapaian swasembada pangan.
Bupati Deli Serdang, Asriludin Tambunan, diharapkan dapat bertindak tegas dan segera menyelesaikan permasalahan ini.
Kepekaan dan ketanggapan yang ditunjukkan saat awal kepemimpinan diharapkan kembali muncul. Pemimpin harus mampu membedakan antara urusan keluarga dan profesionalisme.
Diduga adanya hubungan dekat antara pihak-pihak tertentu dengan pembuat kebijakan menjadi penyebab utama program pemerintah untuk mencapai swasembada pangan terhambat.
Ketegasan Bupati sangat dibutuhkan untuk mencegah sabotase terhadap program ketahanan pangan nasional.
Saat Plt Kabid PSP dikonfirmasi awak media ini mengatakan ” Deli Serdang sedang dalam kondisi krisis PPL, kita sudah meminta ke Kabupaten untuk penambahan personil PPL tetapi anggaran yang tidak memadai makanya tidak ada penambahan honorer , PPL senior juga sudah banyak yang pensiun,” terang nya .
Hal ini cukup membuktikan bahwa program kerja yang diemban PLT Kabid PSP diduga kurang memahami atau diduga hanya syarat kepentingan .
Bupati Deli Serdang Asriludin Tambunan diminta bisa kembali seperti awal kepemimpinannya yang berani mengevaluasi ASN.
Mulai dari Kadis, Camat dan Kepala Desa, jika hanya dengan seorang PLT Kabid PSP diduga mempunyai hubungan kedekatan Bupati diduga tidak netral maka demi kemajuan dan kemakmuran rakyat dan masyarakat Deli Serdang perlu dipertanyakan kembali .
Sebagai Bupati Deli Serdang keprofesionalan dalam memimpin sedang dipertanyakan. Kami cinta Deli Serdang kami sayang Bupati kami , jangan karena nila setitik rusak susu Sebelanga.(Tim)
