A1news.co.id|Takengon – Proyek pembangunan Jembatan di kawasan Asir-Asir Asia, Kecamatan Lut Tawar, Aceh Tengah, menuai kecaman keras dari aktivis daerah.
Tuah Bahgie, ketua Badan Eksekutif mahasiswa Fakultas ilmu sosial dan Politik (BEM-Fisipol) Aceh Tengah, menilai proyek tersebut gagal total dan mendesak agar PLN segera menghentikan serta membongkar konstruksi jembatan yang dinilai cacat secara teknis dan merugikan masyarakat.
Menurut Tuah Bahgie Ketua Bem Fisip UGP, masyarakat awalnya berharap jembatan ini dapat menjadi penghubung vital di atas Sungai Peusangan, namun realitas di lapangan jauh dari harapan.
“Kami turun langsung ke lokasi dan menyaksikan sendiri bagaimana konstruksi jembatan ini sangat memprihatinkan. Secara visual dan struktur ini bukan jembatan, tapi jebakan maut”
tuah juga menjelaskan bahwa jembatan yang seharusnya berbentuk rata dan simetris justru tampak melengkung ke bawah di bagian tengah Hal ini dianggap sebagai indikator nyata kegagalan konstruksi.
“Ini bukan soal estetika, tapi soal keselamatan Bentuk jembatan yang melengkung ke bawah jelas menyalahi prinsip rekayasa konstruksi Ini sangat berbahaya bila tetap dilanjutkan”
Tak hanya bentuk fisik yang dipersoalkan, Tuah Bahgie juga menyoroti panjang jembatan yang tak sesuai dengan rencana awal.
“Dari studi awal, jembatan ini seharusnya memiliki bentang penuh yang mencakup seluruh lebar Sungai Peusangan.
Namun yang dikerjakan saat ini hanya mencapai sekitar 70 persen dari panjang semestinya. Ini jelas indikasi pemangkasan pekerjaan secara sepihak.”
Lebih jauh, Tuah mencurigai adanya indikasi korupsi dalam pelaksanaan proyek tersebut. Ia meminta aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan dan melakukan audit menyeluruh terhadap proyek yang dikerjakan oleh rekanan PLN dan Hyundai tersebut.
Kami menduga kuat ada permainan anggaran dan praktik kotor dalam proyek ini. Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan tegas dari PLN maupun aparat hukum, kami bersama masyarakat akan turun langsung untuk menyegel dan membongkar proyek ini. Ini tanah rakyat, bukan ladang bisnis korupsi.(Tim)
