A1news.co.id|Takengon – Komitmen untuk menciptakan Pemerintahan yang transparan dan pelayanan publik yang prima kembali diperlihatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah.
Pimpinan dan anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Tengah melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Beru Takengon sebagai bagian dari proses evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Tengah tahun anggaran 2024.
Rombongan Pansus yang diketuai oleh Syukri, turut didampingi oleh Wakil Ketua Seven Cebro Kobat, serta anggota Mukhlis, S.Pd, Ir. Amiruddin, Genap, Saiful MS Amirullah, Ichwan Mulyadi, Fahrijal Kasir, Fauzan dan Ilyas Sadikin.
Kunjungan ini menjadi salah satu titik penting dalam kerja pengawasan legislatif terhadap implementasi kebijakan daerah, khususnya dalam sektor kesehatan yang menjadi urat nadi kesejahteraan masyarakat.
Dalam pertemuan dengan pihak manajemen RSUD Datu Beru, tim Pansus secara terbuka menyampaikan berbagai catatan strategis terkait capaian program kerja, efektivitas penggunaan anggaran, serta kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat sepanjang tahun 2024.
Ketua Pansus, Syukri mengatakan kunjungan tersebut bukan semata-mata untuk mencari kekurangan, tetapi lebih kepada upaya mendalam guna memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin melihat langsung implementasi dari laporan yang disampaikan dalam LKPJ Bupati.
RSUD Datu Beru adalah rumah sakit kebanggaan daerah ini. Maka, penting bagi kita semua memastikan pelayanan di sini terus berkembang dan bertransformasi menjadi lebih baik,” ujar Syukri.
Kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, lembaga legislatif sangat mendukung langkah-langkah pembenahan dan inovasi yang dilakukan oleh RSUD, terlebih dalam menghadapi tantangan dan meningkatkan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, dan manusiawi.
Pansus juga mengapresiasi beberapa langkah positif yang telah diambil oleh RSUD Datu Beru, mulai dari peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), modernisasi alat kesehatan, hingga penguatan sistem manajemen berbasis digital.
Namun demikian, anggota Pansus turut memberikan masukan terkait optimalisasi layanan gawat darurat, pemerataan akses untuk pasien dari daerah terpencil, serta pentingnya penguatan pelayanan spesialis sebagai bagian dari upaya menekan angka rujukan ke rumah sakit luar daerah.
Evaluasi LKPJ Bupati ini tidak hanya menjadi ruang teknokratis, tetapi juga menjadi cerminan dari harapan publik.
“Pembangunan daerah tidak hanya dilihat dari angka dan laporan, tetapi dari wajah-wajah masyarakat yang merasakan langsung dampak dari setiap kebijakan yang kita jalankan,” pungkas Syukri.(AB)
