A1news.co.id|Jakarta – Akhirnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis 20-02-2025 sore.
Hasto ditahan terkait penanganan dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 atas perintangan penyidikan.
Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Committee (DPP-CIC) mengapresiasi langkah yang dilakukan pihak KPK yang menahan Hasto Sekjen PDIP. Diharapkan kasus ini akan terkuak “siapa otak intelektual yang sebenarnya,dan siapa saja terlibat KPK harus bernyali untuk membongkarnya”.
Pantauan CIC digedung merah putih, terlihat Hasto mengenakan rompi orange dengan tangan diborgol Hasto turun dari tangga gedung KPK dengan pengawalan dua orang penyidik.
Sejak awal CIC telah mendorong KPK,agar segera menahan Sekjen PDIP yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara suap dan perintangan penyidikan terkait buron Harun Masiku. KPK harus segera melimpahkan berkas perkara Hasto ke pengadilan.
Ketua Umum CIC Raden Bambang.SS yang didampingi Sekretaris Jenderal CIC DJ Sembiring menegaskan,”KPK segera menyelesaikan proses penyidikan,serta melimpahkan perkara ini ke pengadilan.
Hal tersebut mengingat, dari proses praperadilan, berdasarkan data dari KPK, mengindikasikan pembuktian KPK sudah cukup kuat,” ungkap Ketua Umum CIC kepada wartawan, Kamis 20-02-2025 di Gedung Merah Putih Jakarta.
Sementara DJ Sembiring Sekretaris Jenderal CIC mengatakan,”Kasus Hasto ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Menurutnya, jika hal ini terlalu lama dalam proses, dapat membuka berbagai celah intervensi politik hingga bargaining politik,” papar DJ Sembiring.
CIC menilai,Ini harus menjadi percontohan bahwa KPK dapat menangani kasus secara independen dan tuntas.
Jangan sampai kasus ini menjadi bahan bargain politik. Terlebih Hasto mengajukan praperadilan yang tidak dapat digunakan sebagai dalih menghindari hadir pada pemeriksaan.
Ketua Umum CIC Raden Bambang.SS mengungkapkan,”Berbagai pihak yang terlibat dalam penghalang-halangan proses penegakan hukum terhadap kasus suap KPU, perlu dilakukan proses penegakan hukum baik dari dalam (pada level apa pun, termasuk pimpinan) maupun luar KPK.
Adapun hal tersebut, untuk memberikan efek jera sehingga tidak adanya upaya menghalangi proses tersebut,” pungkasnya. (AR)
