Kategori: Berita

A1news.co.id|Takengon – Penolakan terhadap rencana aktivitas pertambangan oleh PT Linge Mineral Resource terus memanas.

 

Bagi Sahrial Rajab, mahasiswa asal Bintang sekaligus kader HIMA-ATE, ancaman tambang bukan hanya soal eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga cerminan kegagalan pemerintah dalam menjaga ruang hidup rakyat.

 

Menurut Sahrial Rajab, pemerintah seharusnya berdiri di garis depan melindungi lingkungan dan kepentingan masyarakat, bukan justru membuka jalan bagi investasi yang berpotensi merusak tanah, hutan, dan sumber air yang menjadi penopang kehidupan warga Bintang dan Linge.

 

“Pemerintah jangan hanya datang membawa janji kesejahteraan, tetapi menutup mata terhadap ancaman kehancuran.

 

Apa arti pembangunan jika rakyat kehilangan tanah, air, dan masa depan? Negara seharusnya hadir untuk melindungi, bukan memberi ruang bagi kerusakan,” tegas Sahrial.

 

Ia mengkritik sikap pemerintah yang dinilai terlalu mudah memberikan ruang kepada perusahaan tambang tanpa memastikan keterbukaan informasi, kajian lingkungan yang ketat, serta persetujuan penuh dari masyarakat terdampak.

 

Menurutnya, pola seperti ini hanya memperlihatkan bahwa suara rakyat sering kali kalah oleh kepentingan modal.

 

Sahrial menegaskan bahwa jika pemerintah tetap memaksakan proyek tambang tanpa mendengar aspirasi masyarakat, maka pemerintah sedang mempertaruhkan keselamatan ekologis Aceh Tengah demi keuntungan jangka pendek.

 

“Jangan sampai pemerintah baru bergerak ketika hutan sudah gundul, sungai sudah tercemar, dan bencana datang silih berganti. Jika itu terjadi, maka pemerintah juga harus bertanggung jawab atas setiap kerusakan yang lahir dari kebijakan hari ini,” ujarnya.

 

Bagi Sahrial, kawasan Bintang dan Linge bukan ruang kosong untuk dieksploitasi. Wilayah itu adalah sumber kehidupan, identitas masyarakat, dan warisan bagi generasi mendatang.

 

Ia menilai bahwa membiarkan tambang masuk tanpa perlindungan ketat sama saja dengan menggadaikan masa depan rakyat.

 

Karena itu, Sahrial Rajab mendesak pemerintah daerah dan seluruh pemangku kebijakan di Aceh Tengah untuk menghentikan segala proses yang berkaitan dengan pertambangan, membuka ruang dialog secara transparan, dan menempatkan keselamatan lingkungan sebagai prioritas utama.

 

“Kalau pemerintah benar berpihak pada rakyat, dengarkan suara rakyat. Jangan jadikan Bintang dan Linge sebagai korban ambisi ekonomi. Kami menolak tambang, karena kami menolak kehancuran.”(*)

A1news.co.id | RIAU ||Polsek Kerumutan, jajaran Polres Pelalawan, melaksanakan kegiatan sambang warga di lahan bergizi yang berada di Kelurahan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Rabu (1/7/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan produktif masyarakat di wilayah binaan.

Dalam kegiatan itu, personel Polsek Kerumutan melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi lahan serta perkembangan tanaman yang dibudidayakan warga. Selain itu, personel juga berdialog dengan masyarakat terkait perawatan dan pengelolaan lahan bergizi tersebut.

Kapolsek Kerumutan IPTU Budi Santoso mengatakan bahwa kegiatan sambang ini merupakan bentuk kepedulian Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan pemerintah.

“Polri hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga ikut mendorong masyarakat agar lebih produktif memanfaatkan lahan yang ada, sehingga dapat menunjang ketahanan pangan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan,” ujar IPTU Budi Santoso.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus mendorong personel Bhabinkamtibmas untuk aktif turun ke lapangan guna mendampingi masyarakat dalam pengelolaan lahan produktif secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan sambang ini, diharapkan sinergi antara Polri dan masyarakat dapat terus terjalin dalam rangka mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal.

A1news.co.id | RIAU ||Bhabinkamtibmas Desa Penarikan, Aiptu Sastro Sigalingging, melaksanakan kegiatan monitoring program ketahanan pangan di lahan budidaya cabai di Desa Penarikan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Rabu (1/7/2026) sekitar pukul 11.05 WIB.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam bidang ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan produktif masyarakat.

Dalam kegiatan itu, Bhabinkamtibmas melakukan pengecekan kondisi tanaman cabai sekaligus memantau perkembangan pertumbuhan tanaman di lahan warga binaan. Monitoring ini juga bertujuan memastikan budidaya berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Selain itu, Bhabinkamtibmas turut memberikan motivasi kepada warga agar terus mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian sebagai sumber pangan dan peningkatan ekonomi keluarga.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.

A1news.co.id | RIAU ||Komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional terus diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan. Salah satunya dilakukan Bhabinkamtibmas Desa Kampung Baru Polsek Ukui, BRIPKA Kusbandriyo, yang turun langsung melakukan pemupukan tanaman jagung pipil di lahan ketahanan pangan, Rabu (1/7/2026).

Kegiatan berlangsung di lahan ketahanan pangan yang berada di Desa Bukit Gajah, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Dalam kesempatan tersebut, BRIPKA Kusbandriyo melakukan pemupukan menggunakan pupuk NPK 16-16-16 serta penyiraman tanaman sebagai upaya menjaga pertumbuhan jagung agar tetap sehat dan optimal.

Kapolsek Ukui AKP Ardi Surya Kusuma, S.T.K., S.I.K., mengatakan pendampingan yang dilakukan Bhabinkamtibmas merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap program strategis pemerintah di bidang ketahanan pangan. Menurutnya, kehadiran polisi tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga ikut berkontribusi dalam mendorong peningkatan sektor pertanian.

“Perawatan tanaman merupakan tahapan penting setelah proses penanaman. Dengan pemupukan yang tepat dan dilakukan secara berkala, diharapkan pertumbuhan jagung menjadi lebih maksimal sehingga hasil panen nantinya juga meningkat,” ujar Kapolsek.

Selain melakukan perawatan tanaman, Bhabinkamtibmas juga berdialog dengan warga mengenai pentingnya menjaga lahan pertanian serta melakukan pemeliharaan secara rutin. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan semangat masyarakat dalam mengembangkan potensi pertanian di wilayahnya.

Program pendampingan yang dijalankan Polsek Ukui menjadi salah satu bentuk sinergi antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan swasembada pangan. Kehadiran personel di tengah aktivitas pertanian diharapkan mampu memberikan motivasi sekaligus memastikan setiap tahapan budidaya tanaman berjalan dengan baik.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Polsek Ukui menegaskan akan terus berkomitmen mendukung program ketahanan pangan melalui pendampingan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan berkontribusi terhadap peningkatan produksi pangan di Kabupaten Pelalawan.

A1news.co.id | RIAU ||Personel Polsek Kuala Kampar, Polres Pelalawan, Polda Riau, melaksanakan kegiatan monitoring tanaman jagung pipil di Desa Sungai Solok, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Rabu (1/7/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional melalui pemantauan langsung perkembangan tanaman di lahan pertanian masyarakat.

Dalam kegiatan itu, personel kepolisian melakukan pengecekan kondisi tanaman jagung pipil sekaligus memastikan proses perawatan berjalan dengan baik. Monitoring ini juga menjadi sarana untuk memberikan motivasi kepada petani agar terus mengoptimalkan pengelolaan lahan pertanian.

Kapolsek Kuala Kampar AKP Rian Onel, S.H. MH berharap, melalui pendampingan secara berkelanjutan, produksi jagung pipil di wilayah tersebut dapat terus meningkat dan berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Pelalawan.

A1news.co.id | RIAU ||Personel Polsek Pangkalan Lesung, jajaran Polres Pelalawan, melaksanakan pengecekan lahan pekarangan bergizi sebagai bagian dari upaya optimalisasi pemanfaatan pekarangan rumah untuk mendukung program ketahanan pangan, Rabu (1/7/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan guna memantau perkembangan tanaman yang dibudidayakan masyarakat sekaligus memastikan pemanfaatan lahan pekarangan berjalan secara optimal. Monitoring ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan produktif di lingkungan warga.

Dalam kegiatan itu, personel kepolisian juga berdialog dengan pemilik lahan mengenai perawatan tanaman serta mendorong masyarakat untuk terus memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan bergizi dan bernilai ekonomi.

Kapolsek Pangkalan Lesung AKP Lambok Hendriko, S.H., mengatakan pemanfaatan pekarangan rumah memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga. Menurut dia, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan program tersebut.

“Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tetapi juga berupaya mendukung program pemerintah, termasuk ketahanan pangan. Kami mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan secara maksimal agar dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” kata Lambok Hendriko.

Ia menambahkan, Polsek Pangkalan Lesung akan terus melakukan pendampingan dan monitoring terhadap masyarakat yang mengembangkan pekarangan bergizi agar program tersebut berjalan secara berkelanjutan.
Selama kegiatan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.

A1news.co.id | RIAU ||Bhabinkamtibmas Desa Sialang Indah, Aipda Samuel Sihite, melakukan pengecekan progres pertumbuhan tanaman jagung pipil di lahan tumpang sari milik KUD Sialang Makmur, Desa Sialang Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Rabu (1/7/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB itu dilakukan bersama petani sebagai bagian dari pendampingan Polri terhadap program ketahanan pangan. Monitoring mencakup lahan jagung pipil Kuartal I seluas 2 hektare dan Kuartal II seluas 10 hektare.

Dari hasil pengecekan, tanaman jagung pipil Kuartal I menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Tinggi tanaman telah mencapai 210 hingga 250 sentimeter dengan kondisi daun hijau dan tongkol jagung yang telah tua. Tanaman tersebut selanjutnya akan terus menjalani perawatan berkala menjelang masa panen.

Sementara itu, tanaman jagung pipil Kuartal II juga memperlihatkan pertumbuhan yang baik. Tinggi tanaman berkisar antara 100 hingga 150 sentimeter dengan kondisi daun hijau dan sehat. Perawatan rutin terus dilakukan agar pertumbuhan tetap optimal hingga diperkirakan memasuki masa panen pada awal September 2026.

Aipda Samuel Sihite mengatakan, kegiatan monitoring merupakan bentuk kepedulian Polsek Pangkalan Kuras dalam mendukung para petani sekaligus memastikan program ketahanan pangan berjalan sesuai target.
Pendampingan yang dilakukan diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian, sehingga mampu meningkatkan produktivitas lahan serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan berakhir sekitar pukul 10.00 WIB. Selama pelaksanaan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.

A1news.co.id | RIAU ||Bhabinkamtibmas Polsek Pangkalan Kerinci, Polres Pelalawan, melaksanakan kegiatan sambang ke lahan bergizi milik warga binaan sebagai bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan, Rabu (1/7/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan untuk memantau pemanfaatan lahan produktif yang dikelola masyarakat sekaligus memastikan tanaman yang dibudidayakan tumbuh dengan baik. Kehadiran Bhabinkamtibmas juga menjadi bentuk pendampingan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Selain melakukan pengecekan kondisi tanaman, Bhabinkamtibmas berdialog dengan warga mengenai perawatan lahan dan perkembangan tanaman.

Pendampingan ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat agar terus memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan bergizi dan bernilai ekonomi.

Kapolsek Pangkalan Kerinci AKP Shilton, S.I.K., mengatakan pihaknya akan terus mendorong personel Bhabinkamtibmas untuk aktif mendampingi masyarakat dalam mengembangkan lahan produktif di wilayah binaannya.

“Ketahanan pangan merupakan program yang membutuhkan kolaborasi semua pihak. Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan semangat dan pendampingan sehingga pemanfaatan lahan bergizi dapat berjalan optimal serta memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Shilton.

Melalui kegiatan sambang secara rutin, Polsek Pangkalan Kerinci berupaya memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif guna mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Pelalawan.
Selama kegiatan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.

A1news.co.id | RIAU ||Personel Polsek Bunut, Bripka Rico Arfanzi, melakukan pengecekan lahan ketahanan pangan milik warga di wilayah hukum Polsek Bunut, Rabu (1/7/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan produktif masyarakat.

Pengecekan dilakukan di lahan milik Kamaruddin yang berada di Desa Tambun, Kabupaten Pelalawan. Lahan seluas sekitar 100 meter persegi itu dimanfaatkan untuk membudidayakan tanaman cabai sebagai salah satu komoditas pangan yang memiliki nilai ekonomi.

Dalam kegiatan tersebut, Bripka Rico Arfanzi memantau kondisi tanaman sekaligus memastikan proses budidaya berjalan dengan baik. Monitoring rutin dilakukan sebagai bentuk pendampingan kepada masyarakat agar pengelolaan lahan produktif dapat terus berkembang dan memberikan hasil yang optimal.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Polsek Bunut dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui sinergi bersama masyarakat. Dengan pendampingan yang berkelanjutan, diharapkan pemanfaatan lahan pekarangan mampu meningkatkan ketersediaan pangan sekaligus mendukung perekonomian warga.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman, tertib, dan lancar.
Jika diinginkan, saya juga dapat membuat versi yang lebih tajam dan lebih dekat dengan gaya penulisan berita utama media nasional, dengan lead yang lebih kuat dan alur yang lebih mengalir.

A1news.co.id|Palembang – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang masih terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, menuai berbagai tanggapan dari pelaku usaha transportasi.

 

Salah satunya datang dari Direktur Utama (CEO) PT Multi Ekspres Transindo, H. Chairuddin Yusuf, yang meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan antrean bagi seluruh kendaraan berbahan bakar solar.

Saat ditemui di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, Rabu (01/07), Chairuddin mengaku mendukung langkah pemerintah dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi.

 

Namun, ia menilai kebijakan tersebut perlu dibedakan berdasarkan jenis kendaraan agar tidak menghambat aktivitas distribusi barang.

Menurutnya, kendaraan penumpang maupun kendaraan niaga ringan seperti Triton, Fortuner diesel, L300, hingga Colt Diesel yang telah memiliki barcode seharusnya tidak diwajibkan mengikuti antrean panjang di SPBU.

“Kendaraan-kendaraan ini sudah memiliki barcode sehingga pengisian BBM dapat dipantau.

 

Dengan sistem barcode, kendaraan tidak bisa mengisi solar berulang kali di berbagai SPBU dalam waktu yang sama.

 

Karena itu, menurut saya tidak perlu disamakan dengan kendaraan besar yang memang membutuhkan pengawasan lebih ketat,” ujarnya.

Chairuddin menilai, antrean panjang justru berdampak langsung terhadap operasional perusahaan angkutan dan para sopir.

 

Ia mengungkapkan, armada distribusi miliknya harus mengantre hingga malam hari setelah seharian bekerja mengantarkan barang.

“Kebutuhan sopir kami membeli solar setiap hari. Kalau pagi sampai sore mereka bekerja mengantar barang, lalu malam masih harus mengantre berjam-jam, tentu akan memengaruhi pekerjaan mereka keesokan harinya,” katanya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan pengecualian bagi kendaraan niaga ringan yang telah terdaftar dalam sistem barcode, sementara pengaturan antrean dapat difokuskan kepada kendaraan berat seperti tronton dan fuso.

Selain menyampaikan kritik, Chairuddin juga menawarkan diri untuk berdiskusi langsung dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun Pemerintah Kota Palembang guna mencari solusi terbaik terhadap persoalan distribusi solar.

“Saya siap berdiskusi dengan gubernur maupun wali kota. Saya ingin menyampaikan masukan berdasarkan pengalaman di dunia angkutan, sehingga kebijakan yang diambil tetap tepat sasaran tanpa menghambat aktivitas ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap evaluasi terhadap kebijakan antrean solar dapat menghasilkan solusi yang mampu menjaga pengawasan distribusi BBM bersubsidi sekaligus mendukung kelancaran sektor transportasi dan logistik yang menjadi urat nadi perekonomian di Sumatera Selatan.(*)