A1news.co.id|Nagan Raya – Muhammad Agus Rifa’i Peserta Advance Training Batch II (LK III) HMI BADKO Sumatera Utara, Institusionalisasi kekuasaan merupakan proses perubahan dari kekuasaan yang berbasis individu menuju sistem yang diatur oleh norma, aturan, dan lembaga yang stabil. Dalam sejarah politik, proses ini berlangsung panjang dan dinamis, dari era kerajaan hingga sistem pemerintahan modern.
Pada masa kerajaan, kekuasaan bersifat personal dan patrimonial. Raja menjadi pusat otoritas sekaligus sumber legitimasi, bahkan sering dianggap memiliki dimensi sakral. Akibatnya, stabilitas politik sangat bergantung pada figur pemimpin, bukan pada kekuatan sistem.
Perubahan mulai terlihat saat kolonialisme Eropa masuk, yang memperkenalkan sistem hukum tertulis, birokrasi modern, dan pembagian wilayah administratif. Meskipun bertujuan untuk kepentingan kolonial, fase ini menjadi awal terbentuknya struktur kelembagaan modern.
Setelah kemerdekaan 1945, Indonesia menegaskan institusionalisasi kekuasaan melalui UUD 1945, pembagian kekuasaan, dan sistem perwakilan rakyat. Namun, dalam praktiknya, pada masa Orde Lama dan Orde Baru, kekuasaan masih terpusat pada figur pemimpin, menandakan bahwa institusi belum berjalan secara optimal.
Era reformasi menjadi titik penting dalam memperkuat institusi melalui desentralisasi, pemilu langsung, kebebasan pers, serta penguatan lembaga pengawas. Di era modern, institusionalisasi kekuasaan ditandai oleh supremasi hukum, akuntabilitas publik, dan mekanisme checks and balances.
Pada akhirnya, kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh pemimpin, tetapi oleh kokohnya institusi. Tanpa institusi yang kuat, kekuasaan mudah kembali pada pola personalistik yang rentan terhadap penyalahgunaan.(*)
