Ormas Laki : Bukankah Wakil Rakyat Kota Subulussalam Digaji Dari Hasil Pajak Rakyat

A1news.co.id|Subulussalam – Ketua Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia DPC Kota Subulussalam Ahmad Rambe sangat menyesalkan sikap para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam (DPRK) yang sangat menganggab sepele terhadap keresahan masyarakat.

Dimana pihak masyarakat Desa Jontor dan Desa Lae Ikan Kecamatan Penanggalan telah menyampaikan permasalahan yang sedang mereka alami tentang Kedzaliman pihak Perusahan PLTA yang akan melakukan proyek pembangunan di dua desa tersebut.

Melalui Porum perkumpulan masyarakat dari dua desa telah memberikan kepercayaan kepada pihak Ormas LAKI DPC Kota Subulussalam untuk menyampaikan aspirasi nya kepada pihak pemerintah atau penegak hukum.

Sebanyak 27 KK masyarakat dari dua desa di kecamatan Penanggalan bersama Ormas LAKI DPC Kota Subulussalam telah menyampaikan surat permintaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sejak bulan Juli 2025 hingga sampai saat ini 30 Agustus 2025 ,tidak ada tanggapan dari pihak DPRK Subulussalam.

Apakah Para wakil Rakyat Kota Subulussalam ini lebih meng ingin kan Masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan cara Melakukan Aksi Demonstrasi.

Pertanyaan ini timbul akibat masyarakat sudah dua kali meminta untuk ber audensi atau RDP melalui dewan perwakilan rakyat demi menghindari hal – hal yang tidak di ingin kan nanti di desa setelah pelaksanaan proyek yang akan di laksanakan oleh pelaku kontraktor namun para pihak DPRK selalu mengabaikan.

Bukan kah wakil rakyat kota Subulussalam di gaji dari hasil Pajak Rakyat ?

Dan sepatut nya DPRK selalu dan harus tanggab dengan segala keluhan Rakyat .

Ada apa dengan sikap DPRK Subulussalam ?

Kami dari perwakilan sekaligus warga Subulussalam khusus nya yang sedang bersengketa dengan pihak rencana Pembangunan PLTA meminta DPRK Subulussalam segera memanggil para yang bersangkutan dalam hal pembangunan ini demi penyelesaian sengketa tersebut hingga tercipta nya kedamaian dan kenyamanan warga Kota Subulussalam tutup Rambe.(Ramona)