A1news.co.id|Takengon – Krisis dan ketidakstabilan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Takengon saat ini telah menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat.
Antrean panjang, kelangkaan, serta ketidakpastian pasokan menjadi bukti bahwa tata kelola distribusi BBM belum berjalan optimal.
Rizkan, salah satu aktivis KAMMI Gayo, menilai bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan mencerminkan lemahnya keberpihakan dan keseriusan pemerintah dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat.
“Persoalan ini bukan hanya soal distribusi, tetapi soal komitmen pemerintah dalam memastikan hak dasar masyarakat terpenuhi,” ujarnya.
BBM merupakan kebutuhan vital. Ketika akses terhadapnya tidak merata, maka yang paling terdampak adalah masyarakat kecil seperti pedagang, petani, nelayan, sopir angkutan, dan pelaku UMKM.
Atas dasar tersebut, KAMMI Daerah Gayo mendesak pemerintah untuk:
1. *Segera menerapkan pembatasan pembelian BBM per individu atau per kendaraan* guna mencegah penimbunan dan pembelian tidak wajar.
2. *Melakukan pengawasan ketat terhadap SPBU dan jalur distribusi* agar tidak terjadi penyalahgunaan.
3. *Membuka informasi secara transparan terkait stok dan distribusi BBM*, sehingga masyarakat tidak berada dalam ketidakpastian.
KAMMI Daerah Gayo menegaskan bahwa kebijakan pembatasan bukanlah bentuk pembatasan hak rakyat, melainkan langkah darurat untuk menjamin pemerataan dan keadilan distribusi.
“Pemerintah tidak boleh lamban. Rakyat tidak boleh terus menjadi korban dari lemahnya pengawasan dan buruknya tata kelola distribusi BBM,” tegasnya.(WD)
