A1news.co.id|Nagan Raya – Muhammad Agus Rifa’i Peserta Advance Training Batch II (LK III) HMI BADKO Sumatera Utara, Dunia hari ini tidak lagi bergerak dalam satu kutub kekuasaan.
Dominasi tunggal Amerika Serikat yang sempat menguat pasca Perang Dingin kini mulai mengalami erosi.
Lanskap global berubah menjadi arena dialektika: antara kekuatan lama yang berusaha mempertahankan hegemoni dan kekuatan baru yang tampil menantang dominasi tersebut.
Kebangkitan China dengan ekspansi ekonomi dan geopolitiknya, konsolidasi Rusia dalam berbagai konflik strategis seperti Konflik Rusia dan Ukraina, serta meningkatnya peran India sebagai kekuatan teknologi dan demografi, menjadi bukti bahwa dunia sedang bergerak menuju sistem multipolar.
Namun, perubahan ini bukan sekadar pergeseran kekuatan, melainkan transformasi struktur relasi global itu sendiri.
Hubungan internasional tidak lagi hanya ditentukan oleh negara, tetapi juga oleh aktor non negara seperti Google, Tesla, hingga institusi global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kekuasaan menjadi lebih tersebar, tetapi sekaligus lebih kompleks dan sulit dikendalikan.
Di tengah pusaran ini, negara berkembang menghadapi sebuah paradoks: menjadi objek sekaligus subjek dalam percaturan global.
Di satu sisi, mereka menjadi ladang ekspansi ekonomi dan pengaruh geopolitik. Di sisi lain, terbuka peluang untuk meningkatkan posisi tawar dalam sistem internasional yang semakin cair.
Bagi Indonesia, situasi ini adalah momentum strategis yang tidak boleh disia-siakan. Politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi identitas diplomasi Indonesia menemukan relevansinya dalam konteks multipolaritas.
Indonesia tidak harus tunduk pada satu blok kekuatan, melainkan dapat memainkan peran sebagai penyeimbang di antara kepentingan global yang saling berkompetisi.
Namun, peluang tersebut tidak datang tanpa risiko. Ketergantungan terhadap investasi asing berpotensi melahirkan bentuk baru kolonialisme yang tidak lagi hadir dalam wujud penjajahan fisik, tetapi melalui dominasi ekonomi dan teknologi.
Tekanan geopolitik juga semakin nyata, memaksa negara berkembang untuk menentukan sikap di tengah rivalitas global yang kian tajam.
Dalam konteks kawasan, peran ASEAN menjadi krusial. Stabilitas Asia Tenggara tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada kemampuan negara-negara di dalamnya untuk menjaga solidaritas dan kemandirian kolektif.
Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan, memiliki tanggung jawab historis untuk memastikan bahwa ASEAN tetap menjadi poros stabilitas, bukan arena perebutan pengaruh kekuatan besar.
Pada titik inilah, resistensi negara berkembang harus dimaknai secara progresif. Resistensi bukan berarti menolak globalisasi, melainkan menegosiasikan posisi agar tidak terjebak dalam struktur ketergantungan.
Ini membutuhkan keberanian politik, kemandirian ekonomi, dan investasi serius dalam pembangunan sumber daya manusia.
Sejarah menunjukkan bahwa kekuatan global selalu mengalami siklus naik dan turun. Namun, yang membedakan adalah bagaimana negara-negara merespons perubahan tersebut. Apakah hanya menjadi penonton, atau justru tampil sebagai aktor yang mampu menentukan arah.
Indonesia berada di persimpangan itu. Dengan sumber daya yang melimpah, posisi geopolitik yang strategis, dan pengalaman historis dalam diplomasi internasional, Indonesia memiliki modal untuk melampaui status sebagai negara berkembang menuju kekuatan regional yang diperhitungkan.
Akhirnya, dialektika kekuatan global hari ini bukan hanya soal siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling mampu beradaptasi dan membaca arah zaman.
Dalam dunia yang semakin multipolar, masa depan tidak lagi ditentukan oleh dominasi, melainkan oleh kemampuan membangun kemandirian di tengah ketergantungan yang tak terhindarkan.(*)
