A1news.co.id|Nagan Raya – Kepemimpinan transisional sering kali dipandang sebagai fase sementara yang sekadar menjaga stabilitas organisasi.
Namun, dalam konteks dinamika gerakan mahasiswa dan isu strategis daerah, posisi Penjabat (Pj) Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) justru memiliki ruang strategis untuk memainkan peran yang lebih progresif dan transformatif.
Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Pj Ketua BEM STiAPEN, Hanif Yusra Handa, bahwa kepemimpinan transisional bukanlah sekadar “penjaga waktu”, melainkan aktor penting dalam memastikan kesinambungan arah perjuangan mahasiswa, khususnya dalam mengawal gagasan besar seperti pemekaran Provinsi ABAS (Aceh Barat Selatan).
Menurutnya, urgensi kepemimpinan transisional terletak pada kemampuannya merespons situasi yang serba cepat dengan pendekatan adaptif.
Dalam kondisi organisasi yang sedang beralih, Pj Ketua BEM dituntut tidak hanya menjaga stabilitas internal, tetapi juga mampu membaca momentum eksternal yang berkembang di tengah masyarakat.
Gagasan pemekaran ABAS, misalnya, bukan sekadar wacana administratif, melainkan refleksi dari aspirasi panjang masyarakat terhadap pemerataan pembangunan dan keadilan wilayah.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa potensi kepemimpinan transisional terletak pada fleksibilitas gerak yang dimilikinya.
Tanpa beban politik elektoral seperti kepemimpinan definitif, Pj Ketua BEM memiliki peluang untuk lebih fokus pada konsolidasi gagasan, penguatan kajian akademik, serta membangun jaringan advokasi lintas sektor.
Dalam hal ini, BEM STiAPEN dapat berperan sebagai katalisator diskursus publik yang berbasis data dan argumentasi ilmiah terkait urgensi pemekaran ABAS.
Hanif juga menyoroti pentingnya peran mahasiswa sebagai agen kontrol sosial dan agen perubahan.
Dalam mengawal isu pemekaran, mahasiswa tidak boleh terjebak dalam romantisme gerakan semata, tetapi harus mampu menghadirkan narasi alternatif yang kritis, solutif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Oleh karena itu, kepemimpinan transisional harus diarahkan untuk memperkuat tradisi intelektual di tubuh organisasi, seperti forum diskusi, riset kebijakan, hingga publikasi ilmiah.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa gagasan pemekaran ABAS tidak lepas dari tantangan struktural, baik dari aspek regulasi, politik anggaran, hingga tarik-menarik kepentingan elit.
Di sinilah peran strategis BEM sebagai kekuatan moral menjadi penting, yakni memastikan bahwa perjuangan pemekaran tetap berada pada rel kepentingan publik, bukan sekadar agenda elit politik.
Sebagai penutup, Pj Ketua BEM STiAPEN menegaskan bahwa kepemimpinan transisional harus dimaknai sebagai momentum konsolidasi dan akselerasi gerakan.
Dengan memaksimalkan potensi yang ada, kepemimpinan ini dapat menjadi fondasi kuat dalam mengawal gagasan pemekaran Provinsi ABAS menuju tahap yang lebih konkret dan berkeadilan.
Dengan demikian, kepemimpinan transisional bukanlah fase stagnasi, melainkan ruang strategis untuk membangun arah, memperkuat basis intelektual, dan memastikan bahwa setiap gagasan besar—termasuk pemekaran ABAS tetap berpijak pada kepentingan masyarakat luas.(*)
