

A1news.co.id|Aceh Singkil – Para camat di Kabupaten Aceh Singkil mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil agar segera mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2026. (8/4)




Keterlambatan pengesahan anggaran dinilai telah menghambat jalannya pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik kepada masyarakat.





Desakan tersebut disampaikan dalam forum penyampaian aspirasi di depan Kantor DPRK Aceh Singkil.
Mewakili para camat, Camat Kuala Baru Mansurdin menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk melakukan aksi demonstrasi, melainkan menyampaikan aspirasi masyarakat yang terdampak akibat belum disahkannya APBK.
“Kami datang bukan untuk berdemo, tetapi menyampaikan aspirasi masyarakat.
Kepentingan bersama harus menjadi prioritas di atas segala kepentingan lainnya,” ujar Mansurdin.
Ia menilai seluruh penyelenggara pemerintahan, baik unsur eksekutif maupun legislatif, memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan roda pemerintahan berjalan dengan baik.
Menurutnya, amanah yang diberikan masyarakat harus diwujudkan melalui kerja nyata yang berpihak kepada kepentingan publik.
Mansurdin juga mengingatkan agar dinamika politik yang terjadi di DPRK tidak mengorbankan kepentingan masyarakat. Perbedaan pandangan, kata dia, merupakan hal yang wajar dalam proses politik, namun tidak boleh berdampak pada terhambatnya pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Kami berharap setiap perdebatan yang terjadi benar-benar bertujuan untuk kepentingan masyarakat, bukan sebaliknya. Yang paling penting adalah pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” katanya.
Ia mengungkapkan keterlambatan pengesahan APBK telah menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat. Sejumlah warga disebut mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan, sementara aktivitas pemerintahan di berbagai instansi, termasuk pemerintahan desa, ikut terdampak akibat belum tersedianya anggaran.
Menurut Mansurdin, percepatan pengesahan APBK menjadi semakin penting mengingat Kabupaten Aceh Singkil akan memperingati hari jadinya yang ke-27 pada 27 April mendatang. Momentum tersebut diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengutamakan kepentingan daerah dan masyarakat.
Senada dengan itu, Camat Singkil Kairuddin meminta pimpinan DPRK Aceh Singkil segera mengambil langkah untuk mengesahkan APBK. Ia menilai keterlambatan tersebut berpotensi mengganggu bahkan menghentikan pelayanan publik apabila tidak segera diselesaikan.
“Kami meminta DPRK segera mengesahkan APBK agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang dirugikan akibat belum adanya kepastian anggaran,” ujarnya.
Para camat berharap seluruh pihak dapat mengesampingkan kepentingan politik dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Mereka menilai pengesahan APBK merupakan langkah mendesak untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan, pelayanan publik, serta percepatan pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil.(EW)
Tidak ada komentar