Banpres UMKM Tuai Sorotan, NIB dan Pendaftaran Digital Dinilai Memberatkan Masyarakat Kecil

A1news.co.id|Takengon – Kebijakan penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menuai sorotan di tengah masyarakat.

Mekanisme pendaftaran yang mengharuskan pelaku usaha menggunakan aplikasi digital Safa serta memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dinilai berpotensi menyulitkan masyarakat kecil, khususnya kelompok lanjut usia dan warga yang memiliki keterbatasan akses teknologi.

Persoalan ini menjadi perhatian setelah proses pengusulan bantuan tahap pertama disebut hanya dibuka selama tiga hari.

Tenggat waktu yang relatif singkat tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan masyarakat dalam memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Di tengah keterbatasan akses internet, rendahnya literasi digital, serta belum meratanya kepemilikan perangkat teknologi, mekanisme pendaftaran secara mandiri dikhawatirkan justru menjadi hambatan bagi masyarakat yang seharusnya mendapatkan kesempatan mengakses bantuan pemerintah.

Persoalan tidak berhenti pada tahapan pendaftaran. Sejumlah warga yang mengaku telah menyelesaikan proses pendaftaran melalui aplikasi Safa dan melakukan konfirmasi langsung ke dinas terkait juga masih mempertanyakan kejelasan tahapan selanjutnya.

Minimnya informasi mengenai proses verifikasi, mekanisme pengusulan lanjutan, hingga kepastian status pendaftaran membuat sebagian pelaku UMKM berada dalam ketidakpastian.

Menanggapi persoalan tersebut, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara sekaligus kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takengon-Bener Meriah Tuah Bahgie, menilai mekanisme kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara serius.

Menurutnya, prosedur pelayanan publik seharusnya dirancang untuk mempermudah masyarakat, bukan justru menghadirkan beban administratif baru.

Ia menilai terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam penerapan kebijakan tersebut di tingkat daerah.

Pertama, mekanisme pelayanan yang sepenuhnya bertumpu pada aplikasi daring belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.

Warga di wilayah perkotaan mungkin memiliki kemudahan dalam mengakses teknologi, tetapi kondisi berbeda dihadapi masyarakat lanjut usia dan warga yang tinggal di wilayah pelosok.

Kedua, lemahnya sosialisasi serta belum jelasnya alur konfirmasi dan tahapan lanjutan menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh informasi yang pasti. Padahal, transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ketiga, kewajiban memiliki NIB juga perlu dikaji berdasarkan tujuan dan karakteristik program bantuan. NIB merupakan identitas legalitas pelaku usaha yang terintegrasi dalam sistem perizinan berusaha.

Namun, apabila program bantuan ditujukan untuk membantu pelaku usaha ultra-mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah perlu memastikan bahwa persyaratan tersebut tidak menjadi penghalang bagi kelompok yang paling membutuhkan.

DPRK Aceh Tengah Diminta Ambil Sikap

Melihat berbagai kendala tersebut, langkah konkret dari pemangku kebijakan daerah dinilai mendesak.

DPRK Aceh Tengah sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat kabupaten diharapkan tidak hanya menerima aspirasi masyarakat, tetapi juga mengambil langkah pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan tersebut.

Setidaknya terdapat tiga langkah strategis yang perlu segera dilakukan.

1. Memanggil Dinas Terkait dan Membuka Posko Pengaduan

DPRK Aceh Tengah perlu memanggil instansi teknis terkait untuk meminta penjelasan mengenai mekanisme pendaftaran, persyaratan administrasi, proses verifikasi, serta kepastian tindak lanjut bagi masyarakat yang telah mendaftar.

Selain itu, perlu dibuka posko informasi dan pengaduan agar masyarakat memperoleh penjelasan yang transparan dan tidak terjebak dalam ketidakpastian.

2. Mendorong Pendampingan Kolektif Berbasis Wilayah

Pemerintah daerah melalui dinas teknis, pemerintah kecamatan, dan aparatur kampung perlu mengambil peran aktif dalam mendampingi masyarakat.

Proses pendaftaran dan pemenuhan persyaratan tidak seharusnya dibebankan sepenuhnya kepada masyarakat secara mandiri.

Pemerintah perlu menghadirkan mekanisme pelayanan jemput bola, terutama bagi warga lanjut usia, masyarakat kurang mampu, dan pelaku usaha yang memiliki keterbatasan literasi digital.

3. Menyampaikan Rekomendasi Evaluasi kepada Pemerintah Pusat

DPRK Aceh Tengah juga perlu mendorong pemerintah daerah untuk menyampaikan rekomendasi resmi kepada kementerian atau lembaga terkait agar dilakukan evaluasi terhadap persyaratan dan mekanisme penyaluran bantuan.

Evaluasi tersebut diharapkan dapat mempertimbangkan kemungkinan penyederhanaan persyaratan NIB bagi pelaku usaha ultra-mikro serta memberikan pendampingan dan kemudahan akses bagi masyarakat di daerah.

Pada akhirnya, program bantuan pemerintah harus benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Jangan sampai masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi justru kehilangan kesempatan memperoleh bantuan hanya karena terbentur prosedur administratif dan keterbatasan teknologi.

Negara harus hadir memberikan kemudahan, bukan menambah kesulitan. Pelayanan publik seharusnya menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama, bukan menjadi labirin birokrasi yang justru menjauhkan mereka dari bantuan yang diharapkan.(*)