

A1news.co.id|Aceh Singkil – Rencana penyusunan masterplan kawasan perkantoran terpadu di atas lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Nafasindo seluas 673 hektare mendapat sejumlah masukan kritis dari tokoh masyarakat dan pemuda.




Dalam dialog yang difasilitasi anggota DPRK Aceh Singkil, Donni Maradonna, bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Senina Cafe, Senin (16/11/2026), sejumlah peserta meminta pemerintah menuntaskan studi kelayakan sebelum menetapkan peruntukan kawasan.





Tokoh masyarakat, Qadaruddin, mengingatkan agar penyusunan masterplan tidak terburu-buru tanpa kajian menyeluruh, terutama terkait kondisi lahan gambut, aspek lingkungan, dan kesesuaian tata ruang.
Menurutnya, studi kelayakan harus menjadi prioritas agar dokumen perencanaan yang dibiayai anggaran daerah nantinya benar-benar dapat direalisasikan.
Sementara itu, Donni Maradonna mengusulkan agar pemanfaatan lahan tidak hanya difokuskan untuk kawasan perkantoran. Sejumlah alternatif yang perlu dipertimbangkan antara lain transmigrasi lokal, peternakan terpadu, dan pengembangan kawasan ketahanan pangan.
Plt Kepala Dinas PUPR Aceh Singkil, Ali Karya, menjelaskan penyusunan masterplan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kementerian ATR/BPN terkait pemanfaatan lahan eks HGU PT Nafasindo.
Kabid Tata Ruang PUPR, Musdana, menambahkan bahwa berdasarkan kajian teknis awal, kawasan tersebut dinilai strategis. Namun, tidak seluruh lahan seluas 673 hektare otomatis dapat digunakan untuk perkantoran karena penetapannya tetap harus mempertimbangkan hasil kajian teknis dan ketentuan tata ruang.
Masukan lainnya disampaikan Ismail, Syafrizal Amni, dan tokoh pemuda Mustafa Kamal. Mereka meminta pemerintah lebih transparan dalam menjelaskan kebutuhan pembangunan, jenis fasilitas yang direncanakan, serta dasar penentuan peruntukan lahan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Musdana menyatakan seluruh usulan peserta dialog akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen masterplan.
Donni berharap dokumen tersebut tidak sekadar menjadi rancangan pembangunan perkantoran, tetapi juga menjadi dasar penataan dan pemanfaatan lahan eks HGU Nafasindo yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat Aceh Singkil. (EW)
Tidak ada komentar