MENU

HRD Tinjau Krueng Pirak, Perjuangkan Normalisasi Dan Pembangunan Irigasi Pirak Timur

3 menit membaca View : 24
Admin
Berita - 04 Nov 2026

A1news.co.id|Aceh Utara – Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PKB, Haji Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P. (HRD), melakukan kunjungan kerja ke Sungai Krueng Pirak, Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara, Selasa (3/11/2026).

 

Kunjungan tersebut turut melibatkan mitra kerja Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan didampingi Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi Panyang, jajaran Forkopimda, dan unsur Muspika Kecamatan Matang Kuli serta Pirak Timur.

 

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat terkait persoalan banjir berulang akibat pendangkalan, penyempitan badan sungai, dan minimnya tanggul pengaman.

 

Dalam kunjungan tersebut, HRD bersama jajaran Kementerian PU dan Wakil Bupati Aceh Utara menyusuri aliran Krueng Pirak menggunakan boat untuk melihat langsung kondisi sungai.

 

Dari peninjauan lapangan, terlihat sejumlah bagian sungai mengalami pendangkalan dan penyempitan, sementara keterbatasan tanggul menyebabkan air meluap ke kawasan permukiman, persawahan, perkebunan, hingga lokasi peternakan masyarakat.

 

Kondisi ini mengakibatkan banjir hampir setiap kali debit air meningkat saat hujan deras, sehingga menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat.

 

HRD menegaskan bahwa persoalan Krueng Pirak harus mendapatkan penanganan serius dan terencana melalui normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, serta pembangunan tanggul permanen pada titik-titik rawan banjir.

 

“Kita hadir langsung untuk melihat kondisi riil di lapangan sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Banjir yang terus berulang tidak boleh dibiarkan menjadi persoalan tahunan.

 

Dampaknya sangat besar, mulai dari kerusakan sawah, kebun, ternak, hingga rumah masyarakat. Karena itu, diperlukan langkah konkret dan penanganan yang berkelanjutan dari pemerintah,” tegas HRD.

 

Perwakilan Kementerian PU menyampaikan bahwa peninjauan lapangan menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi kondisi sungai, titik-titik kritis, serta kebutuhan penanganan teknis.

 

Aspirasi masyarakat dan hasil pengamatan langsung akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah penanganan yang tepat, termasuk kebutuhan normalisasi, pengendalian sedimentasi, dan pembangunan infrastruktur pengaman sungai sesuai kewenangan serta perencanaan teknis yang berlaku.

 

Selain meninjau Krueng Pirak, HRD bersama Wakil Bupati Aceh Utara juga mengunjungi Daerah Irigasi (DI) Pirak Timur di Kecamatan Pirak Timur untuk melihat kebutuhan pembangunan jaringan irigasi bagi masyarakat petani.

 

Sekitar 1.600 hektare lahan persawahan di Kecamatan Pirak Timur dan Kecamatan Paya Bakong hingga saat ini belum terlayani jaringan irigasi secara memadai.

 

HRD menilai pembangunan irigasi permanen di kawasan tersebut sangat mendesak guna mendukung produktivitas pertanian, meningkatkan pendapatan petani, dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

 

Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi Panyang, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan HRD bersama Kementerian PU dan BWS Sumatera I terhadap persoalan infrastruktur di wilayahnya.

 

Menurutnya, normalisasi Krueng Pirak dan pembangunan irigasi Alue Ubay merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang harus diperjuangkan bersama.

 

“Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berharap aspirasi masyarakat ini dapat ditindaklanjuti melalui program pembangunan yang konkret.

 

Penanganan banjir dan ketersediaan air irigasi sangat penting untuk melindungi masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.

 

HRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat Aceh Utara melalui koordinasi dengan Kementerian PU dan BWS Sumatera I agar normalisasi Krueng Pirak, pembangunan tanggul pengaman, serta pembangunan jaringan irigasi permanen Alue Ubay dapat menjadi prioritas penanganan.

 

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat, sehingga risiko banjir dapat dikurangi dan sekitar 1.600 hektare sawah yang belum terlayani irigasi dapat memperoleh akses air secara berkelanjutan.(*)

Bagikan Disalin

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *