Tag: Provinsi Aceh

PTPN IV Regional VI Terima Penghargaan Kapolda Aceh

Banda Aceh – Kepala Kepolisian (Kapolda) Daerah Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah memberikan penghargaan pada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional VI atas kontribusi perusahaan pada pascabencana, Rabu (25/02/2026).

Penghargaan diterima langsung oleh Region Head PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Regional VI, Yudhi Cahyadi, didampingi oleh Manajemen PTPN IV Regional VI di Polda Aceh, Banda Aceh.

Region Head PTPN IV Regional VI, Yudhi Cahyadi mengatakan, bahwa penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung percepatan penanganan bencana serta pemulihan pascabencana di wilayah Aceh.

“Penghargaan diberikan atas bantuan alat berat dan dump truck yang disalurkan untuk mendukung pembersihan area Kepolisian Resor Aceh Tamiang, serta partisipasi aktif perusahaan dalam membantu proses pengadaan lahan untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Polri,” jelas Yudhi.

Yudhi mengatakan, bahwa bantuan yang diberikan turut mempercepat proses pembersihan material pascabencana, sehingga aktivitas pelayanan kepolisian dan fungsi pelayanan publik dapat segera kembali berjalan optimal.

Menurutnya, sinergi antara perusahaan dan institusi negara ini menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan serta mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak.

Yudhi Cahyadi menambahkan, sebelumnya PTPN IV Regional VI juga telah menyediakan lahan yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan seluas ± 6,5 hektare yang berlokasi di Kampung Simpang Kanan, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang.

“Lahan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan hunian tetap yang direncanakan dapat menampung kurang lebih 300 Kepala Keluarga (KK),” ucapnya.

Penyediaan lahan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, khususnya dalam memastikan tersedianya tempat tinggal yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.

“Pembangunan hunian tetap tidak hanya berfungsi sebagai solusi tempat tinggal, tetapi juga menjadi pondasi bagi pemulihan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat,” ujarnya.

Perusahan berharap, penghargaan ini menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus memperkuat peran aktif dalam setiap tahapan penanganan bencana, mulai dari fase tanggap darurat hingga tahap post recovery.

Sebagai BUMN yang beroperasi di Aceh, PTPN IV Regional VI memiliki tanggung jawab sosial untuk hadir di tengah masyarakat, apalagi dalam keadaan sulit selama bencana dan pasca bencana.

“Perusahaan akan terus mendukung keberlangsungan hidup masyarakat, selama pemulihan pasca bencana di Provinsi Aceh,” paparnya.

Region Head PTPN IV Regional VI juga berterimakasih kepada Kapolda Aceh beserta jajarannya atas penghargaan yang diberikan, yang merupakan sebuah apresiasi besar bagi PTPN IV Regional VI untuk terus berkolaborasi dengan Polda Aceh dan jajaran kepolisian di bawahnya, termasuk pemangku kepentingan yang lain untuk terus berkontribusi dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

“Penghargaan ini menjadi simbol kemitraan strategis antara dunia usaha dan institusi negara dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memastikan percepatan pemulihan kehidupan masyarakat Aceh secara menyeluruh,” pungkasnya.

PTPN IV Regional VI Tandatangani PKS Bersama Pangdam IM 

Banda Aceh – Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P, bersama Region Head PTPN IV Regional VI Yudhi Cahyadi secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sementara (PKS), Rabu (25/02/2026).

PKS antara Kodam Iskandar Muda dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional VI Aceh berlangsung khidmat di Ruang Kerja Pangdam IM.

Region Head Yudhi Cahyadi mengatakan, PKS ini menjadi langkah strategis dan merupakan tindak lanjut dari koordinasi intensif yang dilakukan kedua belah pihak sejak awal Februari 2026, guna merinci draf kerja sama yang komprehensif.

“Penandatanganan PKS ini menjadi payung hukum bagi kolaborasi yang lebih erat, terutama dalam aspek pengamanan objek vital nasional dan pemberdayaan teritorial di wilayah kerja PTPN IV Regional VI yang berpusat di Langsa,” jelas Yudhi.

Region Head menambahkan, bahwa perjanjian ini pun merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergitas antara TNI AD dan BUMN di wilayah Aceh, yang mencakup dua poin krusial:

Pertama, Penguatan Pembinaan Teritorial: Meningkatkan kolaborasi dalam menjaga hubungan baik dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah kerja PTPN IV.

Kedua, Optimalisasi Sarana & Fasilitas Latihan: Penggunaan infrastruktur di lingkungan PTPN IV Regional VI Aceh untuk mendukung kesiapsiagaan operasional dan latihan satuan jajaran Kodam IM.

“Melalui PKS ini, diharapkan kolaborasi antara Kodam Iskandar Muda dan PTPN IV Regional VI Aceh dapat berjalan optimal, memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, dan mendukung keberlanjutan stabilitas keamanan di Tanah Rencong,” pungkasnya.

Turut menyaksikan penandatanganan ini: Pihak Kodam IM: Asisten Teritorial (Aster) Kasdam IM, Kolonel Inf Riyandi.

Pihak PTPN IV: Agung Ibrahim Hasibuan (Pj. Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum), Rusli Ahmad (Kasubbag Hankam), serta Fajar Nasution dan Ihsan (Staf Subbag Hankam).

Bea Cukai Aceh dan Polri Bersinergi Salurkan Bantuan Banjir ke Langsa Lewat Operasi Laut Terpadu

Kota Langsa – Upaya penanganan bencana di Aceh kembali diperkuat melalui sinergi antara Bea Cukai Aceh dan Kepolisian Republik Indonesia. Hari ini, Kapal Wisanggeni 8005 milik Polri bekerja sama dengan Kapal BC 30001 dalam pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi korban banjir di wilayah Langsa dan sekitarnya, Jumat (05/12/2025).

Sinergi ini menghadirkan percepatan distribusi bantuan melalui jalur laut yang masih menjadi akses utama di tengah kondisi darurat.

Di perairan Langsa, Kapal BC 30001 menerima limpahan logistik dari Kapal Wisanggeni 8005 melalui proses ship-to-ship (STS). Transfer ini dilakukan untuk memastikan bantuan dapat segera dibawa ke darat dan disalurkan tanpa penundaan, mengingat kondisi korban yang sangat membutuhkan dukungan logistik dalam situasi tanggap darurat.

Barang bantuan berhasil dipindahkan ke Kapal BC 30001, meliputi kebutuhan dasar dan perlengkapan darurat yang sangat dibutuhkan oleh para korban banjir. Selain itu, 40 personel Polda Aceh turut dipindahkan untuk mempercepat pergerakan pasukan menuju lokasi terdampak.

Sementara itu, sisa muatan lainnya dari Kapal Wisanggeni 8005 akan dimuat ke kapal penjemput yang telah disiapkan oleh pihak kepolisian sebagai bagian dari skema distribusi lanjutan.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh, Bier Budy Kismulyanto, menyampaikan, bahwa kerja sama Bea Cukai dan Polri dalam operasi laut ini merupakan wujud kehadiran negara dalam membantu korban bencana.

“Sinergi tersebut tidak hanya mempermudah pergerakan logistik, tetapi juga mendukung mobilisasi personel yang akan membantu pemulihan di wilayah terdampak,” jelasnya.

Setelah seluruh proses pemindahan logistik dan personel selesai, Kapal BC 30001 bergerak menuju dermaga Langsa untuk memastikan barang bantuan dapat segera dibawa ke posko penanganan darurat.

Pada pukul 13.00 WIB, Kapal BC 30001 telah sandar di dermaga Langsa, membawa muatan logistik dan personel kepolisian Polda Aceh yang siap diterjunkan untuk membantu penanganan bencana di lapangan.

Kolaborasi Bea Cukai Aceh dan Kepolisian Republik Indonesia ini kembali menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam penanganan bencana.

“Dengan percepatan distribusi bantuan melalui jalur laut, para korban di Langsa kini dapat segera menerima dukungan yang sangat mereka butuhkan,” pungkasnya.

Santri Aceh Bergerak: Gerakan Santri Mengawal Bumi Warnai Peringatan Hari Santri 2025

Banda Aceh – Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2025, Fatayat NU, Kopri PMII, dan IPPNU Aceh berkolaborasi melaksanakan kegiatan bertajuk “Gerakan Santri Mengawal Bumi” dengan tema “Dari Pesantren untuk Peradaban Dunia yang Bebas Sampah”.

Kegiatan ini berlangsung di Dayah Mishrul Huda Malikussaleh, Banda Aceh, pada Kamis, 23 Oktober 2025.

Program ini menjadi bentuk nyata komitmen santri dan kader Nahdlatul Ulama dalam mengawal isu lingkungan, khususnya pengelolaan sampah di lingkungan pesantren. Melalui rangkaian kegiatan seperti sesi inspirasi, workshop pemilahan sampah, praktik pengolahan sampah, hingga pengenalan bank sampah, dan penanaman pohon.

Para peserta diajak untuk memahami pentingnya menjaga kebersihan bumi sebagai bagian dari nilai keislaman dan kepesantrenan.

Koordinator kegiatan menyampaikan bahwa gerakan ini bukan sekadar peringatan seremonial, tetapi menjadi momentum menguatkan kesadaran ekologis di kalangan santri.

“Santri harus menjadi pelopor kebersihan dan kelestarian lingkungan. Mengawal bumi adalah bagian dari jihad kemanusiaan,” ujar Desi Hartika.

Kegiatan berlangsung penuh semangat dengan partisipasi aktif santri putri, kader Fatayat, Kopri, dan IPPNU yang ikut langsung dalam praktik memilah dan mengolah sampah.

Berbagai tempat sampah organik, anorganik, dan residu juga diserahkan sebagai simbol komitmen pesantren menuju pesantren bebas sampah.

Melalui kolaborasi ini, para kader NU perempuan di Aceh menunjukkan bahwa santri tidak hanya menjaga akidah dan ilmu, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga bumi sejalan dengan semangat tema nasional Hari Santri 2025: “Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia”.

Bea Cukai Ungkap Hasil Penindakan Nasional dan Wilayah Aceh 2025 

Banda Aceh – Bea Cukai gelar konferensi pers di Aceh untuk memaparkan hasil pengawasan dan penindakan sepanjang tahun 2025, Rabu (22/10/2025).

Kegiatan ini menjadi momentum bagi Bea Cukai untuk mengungkap capaian kinerja pengawasan secara nasional sekaligus hasil penindakan di wilayah Aceh sebagai salah satu daerah strategis dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap penyelundupan dan peredaran barang ilegal.

Bea Cukai mencatat capaian pengawasan signifikan sepanjang tahun 2025. Hingga akhir September, Bea Cukai telah melaksanakan 22.064 penindakan dengan total nilai barang mencapai Rp6,8 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024, jumlah penindakan mengalami penurunan sebesar 22 persen. Namun, nilai barang hasil penindakan justru meningkat 24 persen atau setara Rp1,3 triliun.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, mengatakan, capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas penindakan dan efektivitas pengawasan yang semakin baik.

“Peningkatan nilai penindakan mencerminkan pengawasan yang lebih berkualitas, terarah, dan berdampak nyata bagi negara. Kami akan terus memperkuat integritas dan kolaborasi, agar setiap langkah pengawasan memberikan manfaat bagi  masyarakat dan perekonomian nasional,” ujarnya.

Tidak berhenti pada penindakan, Bea Cukai juga mengoptimalkan penanganan perkara melalui penyidikan dan pengembalian hak keuangan negara menggunakan mekanisme ultimum remedium.

Hingga September 2025, telah dilakukan 1.719 kali ultimum remedium dengan nilai Rp181,1 miliar, meningkat hampir 213 persen yoy dibandingkan tahun 2024. Di bidang pengawasan narkotika, Bea Cukai bersinergi dengan aparat penegak hukum telah melakukan 1.513 penindakan sepanjang 2025 dengan total tegahan mencapai 11,1 ton. Dari hasil pengawasan tersebut, potensi jiwa yang terselamatkan diperkirakan mencapai 30,8 juta orang.

Sementara itu, sejak Juli 2025 Bea Cukai telah membentuk dua Satuan Tugas (Satgas)  Pengawasan, yang terdiri dari Satgas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal dan Satgas Pemberantasan Penyelundupan. Sejak Satgas Pengawasan dibentuk, Bea Cukai telah menghasilkan 6.339 kali penindakan dengan total barang hasil penindakan (BHP) sebanyak 345,5 juta batang rokok dan 66,3 ribu liter minuman beralkohol.

Penindakan tersebut ditindaklanjuti dengan 60 kali penyidikan dan pengenaan Sanksi Administrasi atau Ultimum Remedium terhadap 663 kasus dengan total nilai Rp62,32 miliar. Pengawasan intens juga dilaksanakan terhadap lalu lintas pemasukan dan pengeluaran barang dari wilayah Indonesia. Tercatat telah dilaksanakan 1.403 penindakan dengan nilai mencapai Rp.370,09 miliar sejak Juli 2025 hingga saat ini.

Capaian di tingkat nasional tersebut juga tercermin di berbagai wilayah, salah satunya di Aceh yang menjadi fokus utama pengawasan Bea Cukai. Dengan posisi geografis yang berbatasan langsung dengan jalur perdagangan internasional dan memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap penyelundupan serta peredaran narkotika, jajaran Kanwil Bea Cukai Aceh menunjukkan kinerja pengawasan yang signifikan sepanjang tahun 2025.

Kanwil Bea Cukai Aceh telah melaksanakan 665 kali penindakan di bidang kepabeanan dan cukai pada periode 1 Januari s.d. 15 Oktober 2025. Sejak pembentukan Satgas Pengawasan, Kanwil Bea Cukai Aceh telah melaksanakan 11 kali penindakan dengan nilai barang mencapai Rp1,5 miliar dan 284 penindakan terhadap rokok ilegal sebanyak 6,89 juta batang rokok dengan nilai barang Rp5,47 Miliar.

Selain itu, dengan tingkat kerawanan narkotika yang cukup tinggi di wilayah Aceh, Kanwil Bea Cukai Aceh bersama aparat penegak hukum berhasil melakukan 80 penindakan narkotika dengan berat tegahan mencapai 5,89 ton, terdiri dari sabu, ganja, MDMA, dan kokain. Dari hasil tersebut, sebanyak 9,4 juta jiwa berhasil diselamatkan, serta negara menghemat biaya rehabilitasi hingga Rp15 triliun.

Dalam kegiatan konferensi pers ini, Direktur Jenderal Bea dan Cukai bersama jajaran turut mengekspos beberapa hasil pengawasan di wilayah Aceh:

1. Penindakan oleh Bea Cukai Langsa pada 13 September 2025 terhadap 8 unit sepeda motor, 20 koli suku cadang, dan 1 unit truk dengan modus pengangkutan barang impor yang diduga hasil penyelundupan. Saat ini, tindak lanjut atas penindakan tersebut masih dalam proses penelitian dan terhadap barang-barang hasil penindakan telah ditetapkan statusnya menjadi Barang Dikuasai Negara (BDN).

2. Penindakan oleh Bea Cukai Lhokseumawe pada 10 Oktober 2025 terhadap 3,87 juta batang rokok ilegal dan 1 unit truk dengan modus pengangkutan rokok tanpa pita cukai.  Saat ini, status perkara dalam proses penyidikan dan tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Bea Cukai juga melaksanakan pemusnahan barang hasil penindakan di wilayah Aceh, yang terdiri dari:

1. Rokok ilegal 6,3 juta batang, yang merupakan hasil dari 576 penindakan periode November 2024 hingga September 2025, dengan potensi kerugian negara sekitar Rp6,7 miliar.

2. Barang hasil penindakan kepabeanan yang telah berstatus BMMN, berupa 21 unit telepon genggam, 34 pasang alas kaki, 16 koli pakaian bekas, 7 buah tas, 116 buah kosmetik, 2.314 buah obat-obatan, 7 kilogram pestisida, 100 bungkus kopi, dan 17,5 kilogram produk makanan. Barang-barang tersebut merupakan hasil dari 33 penindakan periode Desember 2023 hingga April 2025 dengan perkiraan nilai Rp139 juta.

“Bea Cukai terus berupaya mengoptimalkan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai untuk menjaga keseimbangan neraca APBN, sehingga program pemerintah dapat  berjalan dengan maksimal,” papar Djaka.

Langkah-langkah konkret di level strategis dan operasional untuk menutup segala celah terus kami lakukan, baik perbaikan pelayanan maupun peningkatan pengawasan.

Kami pun bersinergi bersama APH, kementerian/lembaga, dan unsur masyarakat, sehingga diharapkan industri legal dapat bertumbuh dan menciptakan lapangan kerja yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Bagi para pelanggar, akan dilakukan penindakan secara tegas dan tanpa kompromi melalui penyidikan dengan mengungkap pelaku utama sampai dengan penerima manfaat dan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyidikan TPPU.

Diharapkan seluruh pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi 8%, sebagaimana Asta Cita dapat diwujudkan, pungkasnya.

Pelantikan DEA, PTPN IV Regional VI Apresiasi Sinergi Sektor Perkebunan Sawit 

Banda Aceh – Pelantikan Dewan Ekonomi Aceh (DEA) oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk PTPN IV Regional VI, Selasa (14/10/2025).

Dalam acara yang berlangsung di Banda Aceh tersebut, hadir pula SEVP Business Support PTPN IV Regional VI, Ifri Handi Lubis, bersama sejumlah tokoh dan pelaku ekonomi daerah.

Menurut Muzakir, pembentukan DEA adalah langkah strategis untuk memperkuat arah kebijakan ekonomi daerah yang berbasis pengetahuan, kolaboratif lintas sektor dan adaptif terhadap dinamika global. Ia mengingatkan potensi besar Aceh di berbagai bidang terutama pertanian dan perkebunan.

“Sektor pertanian dan perkebunan harus dioptimalkan. Tujuannya untuk membuka lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan,” ujar pria yang akrab disapa Mualem tersebut.

Menurut Ifri Handi Lubis, pembentukan DEA merupakan langkah penting dalam memperkuat arah pembangunan ekonomi Aceh, terutama di sektor perkebunan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

“Kami menyambut baik kehadiran Dewan Ekonomi Aceh. Ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan sektor perkebunan kelapa sawit dari hulu hingga hilir,” ujar Ifri Handi Lubis usai menghadiri pelantikan DEA, Senin (13/10/2025).

Lebih lanjut, ia menilai DEA berperan penting dalam mensinergikan berbagai potensi ekonomi Aceh agar lebih terarah dan berdaya saing. PTPN IV Regional VI, kata Ifri, siap mendukung kebijakan dan program yang mendorong peningkatan produktivitas perkebunan sekaligus kesejahteraan masyarakat sekitar.

“PTPN IV Regional VI berkomitmen memperkuat kemitraan dengan petani sawit rakyat, baik dalam hal pendampingan penerapan Good Agricultural Practices (GAP) maupun pengembangan rantai nilai industri sawit. Kami ingin memastikan bahwa keberadaan industri perkebunan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Aceh,” tambahnya.

Ifri juga mengapresiasi komposisi anggota DEA yang dinilai mumpuni karena melibatkan berbagai kalangan, mulai dari akademisi, profesional, hingga pelaku sektor strategis.

“Kehadiran para pakar di dalam DEA tentu akan memperkaya arah kebijakan ekonomi Aceh. Kami percaya kolaborasi lintas sektor seperti ini akan menghasilkan solusi nyata untuk penguatan industri sawit, peningkatan nilai tambah produk, dan kemandirian ekonomi daerah,” ungkapnya.

Dengan potensi produksi CPO Aceh yang mencapai lebih dari 1,2 juta ton per tahun, Ifri berharap ke depan Aceh dapat memiliki sistem logistik dan hilirisasi yang lebih efisien.

“Kita semua memiliki visi yang sama, yakni agar Aceh dapat mengelola dan mengekspor hasil sawitnya sendiri melalui pelabuhan di wilayah Aceh. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya logistik, tetapi juga memperbesar kontribusi ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja baru,” tutupnya.

Siapkan “Santri Challenge” Semarak Hari Santri Nasional 2025, IPNU dan PW IPPNU Aceh Gelar Rapat Perdana

Banda Aceh – Dalam rangka menyemarakkan Hari Santri Nasional 2025, Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PW IPNU) dan Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PW IPPNU) Provinsi Aceh menggelar rapat perdana untuk membahas pelaksanaan kegiatan kreatif bertajuk “Santri Challenge” 2025, Minggu (12/10/2025).

Kegiatan ini akan menjadi wadah ekspresi bagi para santri dan mahasiswa se-Aceh untuk menampilkan kreativitas serta semangat keislaman dalam berbagai bentuk lomba digital, di antaranya video pendek, fotografi santri, dan kultum inspiratif.

Seluruh karya peserta nantinya akan diunggah melalui media sosial Instagram dengan menandai akun resmi @pwipnuaceh dan @pwippnuaceh.

Ketua panitia Rekan Rendra, Sekretaris Panitia Rekanita Nora Hafizzah, Bendahara Panitia Rekanita Suhaila Asnawi

Ketua PW IPPNU Aceh, Cut Nisa Fadila, menyampaikan, bahwa “Santri Challenge” menjadi ruang aktualisasi positif bagi generasi muda pesantren agar mampu berkarya dan berdakwah di era digital.

“Kami ingin momentum Hari Santri Nasional tahun ini tidak hanya dirayakan secara seremonial, tapi juga menjadi ajang bagi santri untuk menunjukkan potensi, kreativitas, dan peran mereka dalam membangun peradaban,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PW IPNU Aceh, Arifan Hendra, menambahkan, bahwa kegiatan ini akan digerakkan secara kolaboratif oleh kader dan santri di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

“Kami berharap *Santri Challenge* menjadi gerakan kreatif yang mampu menularkan semangat juang dan kebanggaan sebagai santri di tengah masyarakat,” tuturnya.

Wakil Ketua I PW IPPNU Aceh, Rafika Qarahmah, menambahkan, bahwa rapat perdana ini juga menjadi langkah awal sinergi antara PW IPNU dan PW IPPNU Aceh dalam menyatukan gagasan dan strategi pelaksanaan kegiatan yang direncanakan berlangsung sepanjang bulan Oktober 2025.

Dengan semangat Hari Santri bertema nasional Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia, PW IPNU dan PW IPPNU Aceh mengajak seluruh santri dan mahasiswa Aceh untuk ikut ambil bagian dalam “Santri Challenge 2025”, karena santri bukan hanya penjaga tradisi, tapi juga pelopor inovasi, pungkasnya.

Bea Cukai Aceh Akan Gelar Webinar UMKM Naik Kelas, Siap Mendunia Tembus Pasar Global

Banda Aceh – Di tengah era digital dan pasar global yang semakin terbuka, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang dan bersaing di tingkat internasional, Senin (06/10/2025).

Namun demikian, tantangan yang dihadapi juga semakin beragam dan kompleks, untuk membantu UMKM menghadapi tantangan tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh akan menyelenggarakan webinar bertajuk “UMKM Naik Kelas, Siap Mendunia” pada Rabu, 15 Oktober 2025 pukul 09.00 hingga 12.00 WIB secara daring melalui platform Zoom.

Kegiatan ini akan menghadirkan tiga narasumber inspiratif yang akan berbagi pengalaman dan wawasan dalam membangun UMKM yang tangguh, berdaya saing, dan siap menembus pasar global, yaitu CEO UKM Mendunia Iko Sukma Handriadianto, Owner UMKM Bitata Food Ratu Nur Annisa, SH, serta Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Aceh yang juga merupakan Penyuluh Anti Korupsi Pertama, Leni Rahmasari.

Melalui kegiatan ini, peserta akan mendapatkan tips praktis membangun UMKM agar naik kelas, strategi memperluas jaringan usaha, serta pemahaman penting mengenai nilai-nilai integritas dalam pengembangan bisnis.

Webinar ini juga menjadi ajang kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendorong UMKM agar mampu menembus pasar internasional.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Aceh, Leni Rahmasari, menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bea Cukai untuk terus mendukung UMKM dalam proses ekspor dan pengembangan usaha.

“Bea Cukai berkomitmen menjadi mitra strategis bagi pelaku UMKM agar lebih siap menghadapi persaingan global melalui edukasi, asistensi, dan pembinaan berkelanjutan,” ucap Leni.

Webinar ini terbuka untuk seluruh pegawai Kementerian Keuangan, UMKM binaan instansi terkait, serta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Leni pun mengajak bagi yang berminat mengikuti kegiatan ini dapat melakukan pendaftaran dan memperoleh tautan Zoom Meeting, materi, kuesioner, serta konfirmasi kehadiran melalui laman https://linktr.ee/naikkelas2025.

“Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk belajar langsung dari praktisi dan pelaku UMKM sukses. Mari bersama wujudkan UMKM Indonesia yang inovatif, berintegritas, dan siap mendunia,” pungkas Leni.

Tiga Banom Perempuan NU di Aceh Rumuskan Gagasan Kolaboratif Sambut Hari Santri Nasional 2025

Banda Aceh – Dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional 2025, tiga badan otonom (Banom) perempuan Nahdlatul Ulama di Aceh yakni PW IPPNU Aceh, PW Fatayat NU Aceh, dan PKC PMII Aceh, mengadakan pertemuan bersama untuk membahas ide dan konsep kegiatan kolaboratif yang akan dilaksanakan secara terpadu.

Pertemuan yang berlangsung penuh semangat dan keakraban ini menjadi momentum penting bagi banom perempuan NU untuk merancang kegiatan yang tidak hanya seremonial, tetapi juga membawa dampak nyata bagi santri dan perempuan muda Aceh pada peringatan Hari Santri Nasional 2025, Minggu (05/10/2025).

Dalam diskusi tersebut, masing-masing organisasi menyampaikan gagasan tentang bentuk kegiatan yang dapat memperkuat peran santri di masyarakat, seperti seminar kebangsaan, pelatihan kepemimpinan santri perempuan, hingga kampanye kreatif bertema nasional hari santri tahun ini “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia”.

“Kami ingin kegiatan Hari Santri kali ini menjadi ruang ekspresi sekaligus kontribusi nyata santri perempuan dalam menjawab tantangan zaman,” ujar salah satu perwakilan Fatayat NU Aceh.

Selain membahas konsep kegiatan, forum ini juga mempertegas pentingnya sinergi antar banom dalam memperkuat peran perempuan NU sebagai agen perubahan di Aceh.

“Kolaborasi ini adalah bentuk kebersamaan kami dalam membawa semangat santri perempuan agar lebih aktif, progresif, dan berdaya,” tambah perwakilan PW IPPNU Aceh.

Melalui semangat Santri Perempuan Bergerak untuk Negeri, PW IPPNU, Fatayat, dan PMII Aceh berkomitmen untuk terus bersinergi menghadirkan kegiatan yang inspiratif dan memperkuat kiprah santri perempuan dalam dakwah, pendidikan, dan pengabdian sosial.

5,3 Ton Narkoba Digagalkan, Bea Cukai Aceh Perketat Jalur Laut

Banda Aceh – Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh menegaskan keseriusannya dalam mempersempit ruang gerak sindikat narkotika internasional yang kerap menjadikan Aceh sebagai jalur masuk ke Indonesia.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Aceh, Leni Rahmasari, Rabu (24/09/2025), menyatakan bahwa data hingga 31 Agustus 2025 menunjukkan 10,6 ton narkoba berhasil digagalkan di seluruh Indonesia.

Bea Cukai Aceh pada periode yang sama melakukan penindakan hampir 5,3 ton, dimana 3,6 ton merupakan ganja asal lokal. Fakta ini bukan cerminan lemahnya pengawasan, melainkan bukti kuat bahwa pengawasan di wilayah Aceh berjalan sangat intensif.

“Tingginya angka penindakan menunjukkan keseriusan Bea Cukai dan aparat penegak hukum dalam mempersempit ruang gerak sindikat, bukan lemahnya pengawasan. Justru karena intensitas pengawasan tinggi, banyak upaya penyelundupan berhasil digagalkan di Aceh,” jelasnya.

Menanggapi maraknya penyelundupan lewat pelabuhan kecil atau pelabuhan tikus, Bea Cukai Aceh memperkuat patroli laut bersama POLRI, BNN, dan TNI AL. Pendekatan berbasis intelijen digunakan untuk mendeteksi jalur rawan, termasuk menggelar operasi gabungan di titik-titik pendaratan nonresmi.

“Masyarakat pesisir juga dilibatkan sebagai mitra pengawasan agar sindikat semakin kesulitan memanfaatkan jalur tikus,” pinta Leni.

Leni pun menegaskan bahwa Bea Cukai menerapkan zero tolerance terhadap keterlibatan pegawai dalam jaringan narkoba. DJBC memiliki unit kepatuhan internal yang aktif memantau integritas pegawai di seluruh satuan kerja.

“Setiap indikasi keterlibatan akan langsung ditindak tegas tanpa kompromi, termasuk dengan melibatkan aparat penegak hukum dalam proses penindakannya,” tegasnya.

Untuk mempersempit ruang gerak sindikat, Bea Cukai Aceh juga telah mengerahkan kapal patroli yang dilengkapi radar laut dan drone pengawas. Teknologi ini memungkinkan deteksi pergerakan kapal di jalur rawan lebih cepat dan akurat.

Leni menambahkan, peran Bea Cukai lebih difokuskan pada penggagalan penyelundupan di pintu masuk serta dukungan intelijen bagi aparat penyidik, dalam hal ini Polri dan BNN.

Adapun pola yang sering digunakan sindikat internasional adalah transaksi ship to ship di tengah laut, kemudian narkoba dibawa masuk menggunakan kapal nelayan atau speedboat sebelum disamarkan dengan hasil tangkapan laut.

“Selanjutnya, barang haram itu didistribusikan melalui jalur darat dengan kendaraan pribadi, truk, atau kurir,” papar Leni.

Bea Cukai Aceh berkomitmen untuk terus memberantas narkoba, melalui sinergi berkelanjutan dengan Polri, BNN, TNI, dan aparat terkait, peningkatan kapasitas patroli laut dan analisis intelijen, pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai mitra pengawasan, serta pengawasan internal ketat untuk menjaga integritas pegawai.

“Kolaborasi strategis ini memungkinkan setiap upaya penyelundupan dapat diantisipasi lebih cepat, ditindak tegas, dan diputus hingga ke akar jaringan sindikat internasional,” tutup Leni.